14.400 hektare lahan petani di Sumbar dirampas
14.400 hektare lahan petani di Sumbar dirampas
A
A
A
Sindonews.com - Peringatan Hari Tani Nasional jatuh hari ini. Bukan berarti kesenangan menanti, beragam persoalan petani hingga kini bahkan tak kunjung usai.
Seperti yang diungkapkan Juru Bicara Aliansi Pemuda Untuk Petani, Angelique Maria Cuaca, menurutnya, ada 14.400 hektare lahan petani yang dirampas oleh perusahan-perusahan besar di Sumatera Barat. Umummnya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan BUMD.
"Dari luas tanah tersebut, ada 3.477 kepala keluarga yang terlibat sengketa tersebut, semua kasus itu ada di Kabupaten Pasaman Barat," kata Angelique Maria Cuaca, di sela-sela aksi unjukrasa, di Bundaran Pos Padang, Selasa (24/9/2013).
Katanya, kalau di akumulasi data konflik tanah tersebut sejak tahun 1997 sampai 2011 sudah mencapai 119.200 hektare.
"Kasus ini mencuat pemerintah tidak pernah serius menangani kasus tersebut, serta tidak memihak kepada rakyat, padahal kita bisa makan dari petani," tegasnya.
Dengan masalah tersebut, Aliansi Pemuda Petani gabungan 17 organisasi mahasiswa dan Ngo ini menolak keras monopoli hak agraria, mulai dari perusahaan lokal, asing sampai perusahan perkebunan pemerintah.
"Dari kasus itu, Komnas HAM mencatat ada 60 kasus tanah ulayat sejak 2004 sampai 2009. Sementara Perkumpulan Qbar juga mencatat ada 59 kasus konflik antara masyarakat, pemerintah daerah dan pihak swasta," terangnya.
Dari kasus itu meliputi 44 nagari, 11 kaum, 4 suku dan 25 perusahaan serta 9 kabupaten/kota luas wilayah konflik tanah tersebut ada 105.702 hektare.
"Kondisi tidak dapat dipandang sebelah mata, sebab banyak korban karena konflik perebutan lahan dan potensi konflik ini semakin luas, sebenarnya ini dapat diantisipasi pemerintah dengan cara regulasi tata ruang yang berpihak kepada petani," tuturnya.
Seperti yang diungkapkan Juru Bicara Aliansi Pemuda Untuk Petani, Angelique Maria Cuaca, menurutnya, ada 14.400 hektare lahan petani yang dirampas oleh perusahan-perusahan besar di Sumatera Barat. Umummnya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan BUMD.
"Dari luas tanah tersebut, ada 3.477 kepala keluarga yang terlibat sengketa tersebut, semua kasus itu ada di Kabupaten Pasaman Barat," kata Angelique Maria Cuaca, di sela-sela aksi unjukrasa, di Bundaran Pos Padang, Selasa (24/9/2013).
Katanya, kalau di akumulasi data konflik tanah tersebut sejak tahun 1997 sampai 2011 sudah mencapai 119.200 hektare.
"Kasus ini mencuat pemerintah tidak pernah serius menangani kasus tersebut, serta tidak memihak kepada rakyat, padahal kita bisa makan dari petani," tegasnya.
Dengan masalah tersebut, Aliansi Pemuda Petani gabungan 17 organisasi mahasiswa dan Ngo ini menolak keras monopoli hak agraria, mulai dari perusahaan lokal, asing sampai perusahan perkebunan pemerintah.
"Dari kasus itu, Komnas HAM mencatat ada 60 kasus tanah ulayat sejak 2004 sampai 2009. Sementara Perkumpulan Qbar juga mencatat ada 59 kasus konflik antara masyarakat, pemerintah daerah dan pihak swasta," terangnya.
Dari kasus itu meliputi 44 nagari, 11 kaum, 4 suku dan 25 perusahaan serta 9 kabupaten/kota luas wilayah konflik tanah tersebut ada 105.702 hektare.
"Kondisi tidak dapat dipandang sebelah mata, sebab banyak korban karena konflik perebutan lahan dan potensi konflik ini semakin luas, sebenarnya ini dapat diantisipasi pemerintah dengan cara regulasi tata ruang yang berpihak kepada petani," tuturnya.
(rsa)
Explore More