Lahan kritis di Karawang 20 hektar lebih

Sindonews.com - Luas lahan kritis di Kabupaten Karawang mencapai 20.842 hektar, luas tersebut terbagi dalam dua wilayah yaitu wilayah darat sekitar 14.338 hektar, dan pantai 6.504 hektar.

Menurut Roro Siti Warsiati Kabid Kehutanan Kabupaten Karawang, lahan kritis tersebut berada di beberapa titik kecamatan di kabupaten karawang seperti, teluk Jambe Barat dan timur, Tegalwaru, Pangkalan, Ciampel, Klari, serta daerah pesisir pantai Karawang yang membentang mulai dari Pantai Tempuran hingga Pedes.

Dikatakan, lahan kritis tersebut dapat berakibat pada gejala alam seperti banjir dan abrasi.

"Kalo kurangnya penghijauan maka penyerapan air juga kurang, akibatnya di daratan ketika hujan air akan turun dengan deras dan mengakibatkan banjir, sementara di pantai itu akan terjadi abrasi," ujarnya, Selasa (17/9/2013).

Mengingat hal tersebut pihaknya berupaya melakukan penghijauan dengan menanami pohon mangrove di sekitar bibir pantai, serta penanaman buah-buahan dan kayu di daratan.

"Setiap tahunnya Pemkab menganggarkan sekitar Rp.300 juta bagi penanaman tersebut," katanya.

Dengan begitu, lanjutnya, jika penghijauan telah dilakukan maka pohon-pohon tersebut dapat mengikat air hujan, dan menyimpannya untuk kandungan air dalam tanah.

"Sementara untuk pantai sendiri, maka pohon mangrove dapat menahan abrasi yang diakibatkan hantaman ombak dari pantai," katanya.

Pihaknya berharap, masyarakat dapat ikut serta menjaga alam lingkungannya dengan minimal menanam pohon satu orang satu.

Sementara itu Kadarisman Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, perkebunan dan Peternakan (Distanhutbunak) mengatakan di wilayah pantai sekitar 5.300 yang perlu dihijaukan.

Oleh karenanya pihaknya melakukan koordinasi ke berbagai instansi guna mengajak bersama-sama untuk menyuburkan tambak dengan mangrove dengan harapan dapat mengurangi abrasi.

Selain itu, diakuinya pada tahun 2013 ini, pihaknya akan membeli sekitar 8.000 pohon untuk penghijauan lahan kritis tersebut yang meliputi tanaman kayu dan buah-buahan.

"Itu mengeluarkan biaya sekitar Rp200 jutaan," katanya.

Dikatakan adanya permasalahan lahan kritis dikarenakan kurangnya pengawasan warga sekitar untuk menjaga pohon yang telah di tanami baik di daerah pantai maupun darat.

Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya mengharapkan ada anggaran APBN untuk membuat kebun bibit rakyat.

"Ada 16 kebun bibit rakyat, jadi nanti si petani melakukan pembuatan pembibtan setelah tumbuh disebarakan kepada anggota kelompoknya untuk di tanam," katanya.