Pemprov Jabar sebar guru & dokter ke daerah terpencil
Selasa, 10 September 2013 - 14:34 WIB
Pemprov Jabar sebar guru & dokter ke daerah terpencil
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengingatkan Pemprov Jawa Barat untuk melakukan pemerataan pendidikan dan kesehatan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018.
Menanggapi kritik itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengaku senang. Untuk itu, pihaknya akan mendorong pemerataan pendidikan, kesehatan, dan berbagai hal lainnya dalam RPJMD.
Namun untuk penempatan tenaga pendidik dan kesehatan di daerah terpencil, itu diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Karena, sudah menjadi kewenangan mereka. Untuk itu, Aher berharap, pemerintah kabupaten/kota lebih memperhatikan persoalan ini.
"Tentu, mereka yang ditempatkan di daerah terpencil, harus memiliki penghasilan atau tunjangan yang lebih besar dari yang di kota," ujar Aher, kepada wartawan, di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/9/2013).
Diakui Aher, yang jadi permasalahan saat ini bukannya kekurangan tenaga pendidik dan kesehatan, melainkan kurangnya pemerataan. "Dari segi jumlah, dokter dan tenaga kesehatan itu cukup, tapi yang jadi masalah itu pemerataan," ungkapnya.
Upaya pemerataan pun sudah dilakukan bupati atau wali kota dengan menempatkan tenaga-tenaga itu ke tempat yang terpencil. "Tapi sering kali ketika dipindah ke kecamatan atau daerah terpencil, mereka lobi ke BKD atau kabupaten/kota untuk pindah lagi ke kota," jelasnya.
Ke depan, Aher akan memberi dorongan ke pemerintah kabupaten/kota agar melakukan pemerataan dengan menyebar tenaga pendidik dan kesehatan di daerahnya. Sehingga mereka tidak hanya menumpuk di kota, tapi kurang di daerah terpencil.
"Tentu pemprov mendorong itu, dengan cara mereka agar lebih betah, yakni dengan insentif yang besar pula, itu salah satu langkahnya," tuturnya.
Sementara terkait ruang kelas baru, Aher mengatakan pihaknya sudah melakukan penambahan ruang kelas baru sejak beberapa tahun lalu. Bahkan dalam lima tahun ke depan, ditargetkan di Jawa Barat ada 20 ribu ruang kelas baru.
Menanggapi kritik itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengaku senang. Untuk itu, pihaknya akan mendorong pemerataan pendidikan, kesehatan, dan berbagai hal lainnya dalam RPJMD.
Namun untuk penempatan tenaga pendidik dan kesehatan di daerah terpencil, itu diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Karena, sudah menjadi kewenangan mereka. Untuk itu, Aher berharap, pemerintah kabupaten/kota lebih memperhatikan persoalan ini.
"Tentu, mereka yang ditempatkan di daerah terpencil, harus memiliki penghasilan atau tunjangan yang lebih besar dari yang di kota," ujar Aher, kepada wartawan, di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/9/2013).
Diakui Aher, yang jadi permasalahan saat ini bukannya kekurangan tenaga pendidik dan kesehatan, melainkan kurangnya pemerataan. "Dari segi jumlah, dokter dan tenaga kesehatan itu cukup, tapi yang jadi masalah itu pemerataan," ungkapnya.
Upaya pemerataan pun sudah dilakukan bupati atau wali kota dengan menempatkan tenaga-tenaga itu ke tempat yang terpencil. "Tapi sering kali ketika dipindah ke kecamatan atau daerah terpencil, mereka lobi ke BKD atau kabupaten/kota untuk pindah lagi ke kota," jelasnya.
Ke depan, Aher akan memberi dorongan ke pemerintah kabupaten/kota agar melakukan pemerataan dengan menyebar tenaga pendidik dan kesehatan di daerahnya. Sehingga mereka tidak hanya menumpuk di kota, tapi kurang di daerah terpencil.
"Tentu pemprov mendorong itu, dengan cara mereka agar lebih betah, yakni dengan insentif yang besar pula, itu salah satu langkahnya," tuturnya.
Sementara terkait ruang kelas baru, Aher mengatakan pihaknya sudah melakukan penambahan ruang kelas baru sejak beberapa tahun lalu. Bahkan dalam lima tahun ke depan, ditargetkan di Jawa Barat ada 20 ribu ruang kelas baru.
(san)
