Ahok: Sampah juga bisa jadi duit
Rabu, 04 September 2013 - 14:40 WIB
Ahok: Sampah juga bisa jadi duit
A
A
A
Sindonews.com - Secara bertahap Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan meminta perumahan elit dan perkantoran untuk bisa mengelola sampahnya secara mandiri. Langkah ini untuk mengurangi beban APBD DKI yang ikut tersedot untuk mengurusi sampah.
"Kawasan perumahan elite dan perkantoran pengelolaan sampahnya masih mendompleng DKI. Ini menjadi masalah karena APBD banyak tersedot buat urus sampah," kata Ahok dalam kegiatan Sosialisasi Perda No.3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Plaza Bapindo, Rabu (4/9/2013).
Atas dasar itu, Ahok meminta para pengembang perumahan elite dan perkantoran harus mulai mengelola sampah di lingkungannya secara mandiri.
Terlebih, keterlibatan pihak swasta dalam penanganan sampah telah diatur dalam Perda Pengelolaan Sampah.
"Harusnya seluruh dunia sudah tahu sampah bisa jadi duit. Jika dibiarkan, kami pikir APBD bisa hilang hanya untuk urus sampah. Apalagi kalau digunakan perumahan mewah," bebernya.
Ia mencontohkan, kasus pengelolaan sampah yang belum dilakukan secara mandiri terjadi di perumahannya sendiri. Dimana sampah masih dikelola dan diangkut orang kebersihan dari Pemprov DKI.
"Uang keamanan dan kebersihan di perumahan saya Rp1 jutaan, namun yang mengambil sampah ternyata mobil Pemprov DKI," keluhnya.
"Kawasan perumahan elite dan perkantoran pengelolaan sampahnya masih mendompleng DKI. Ini menjadi masalah karena APBD banyak tersedot buat urus sampah," kata Ahok dalam kegiatan Sosialisasi Perda No.3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Plaza Bapindo, Rabu (4/9/2013).
Atas dasar itu, Ahok meminta para pengembang perumahan elite dan perkantoran harus mulai mengelola sampah di lingkungannya secara mandiri.
Terlebih, keterlibatan pihak swasta dalam penanganan sampah telah diatur dalam Perda Pengelolaan Sampah.
"Harusnya seluruh dunia sudah tahu sampah bisa jadi duit. Jika dibiarkan, kami pikir APBD bisa hilang hanya untuk urus sampah. Apalagi kalau digunakan perumahan mewah," bebernya.
Ia mencontohkan, kasus pengelolaan sampah yang belum dilakukan secara mandiri terjadi di perumahannya sendiri. Dimana sampah masih dikelola dan diangkut orang kebersihan dari Pemprov DKI.
"Uang keamanan dan kebersihan di perumahan saya Rp1 jutaan, namun yang mengambil sampah ternyata mobil Pemprov DKI," keluhnya.
(ysw)
