Pemekaran daerah Renah Indojati mampet di DPR RI

Sindonews.com - Masyarakat Renah Indojati, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, berharap pemekaran daerah itu menjadi kabupaten baru segera terealisasi. Pasalnya, warga di ujung pesisir selatan itu kesulitan mengakses menuju ibu kota kabupaten.

Desakan itu, kian menguat oleh Ketua DPP KNPI Bidang Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Hamdanus. Dia berharap, DPR RI mendengar jeritan masyarakat Renah Indojati. Menurutnya, pemekaran Renah Indojati sudah menjadi kebutuhan mendesak warga.

"Masyarakat di sana mengeluhkan jauhnya daerah mereka dengan pusat pelayanan publik. Untuk mengurus sesuatu ke pusat kota, harus membutuhkan waktu hingga dua hari," kata Hamdanus yang juga tokoh muda pesisir selatan tersebut, Rabu (4/9/2013).

Dikatakannya, akibat jarak tempuh yang jauh itu, warga kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan perawatan intensif ke rumah sakit, mereka harus menghabiskan waktu hingga beberapa jam diperjalanan.

“Justru itu, pemekaran mendesak dilakukan. Diharapkan, DPR RI bisa mendengar aspirasi ini,” terangnya.

Proses pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Renah Indojati sudah dalam proses yang panjang. Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit dan DPRD Kabupaten, bahkan sudah menyetujuinya.

Begitu juga dengan Gubernur Sumbar dan DPRD Provinsi Sumbar. Namun, saat ini rencana pemekaran itu masih mandek di Komisi II DPR RI.