Bupati Blitar tantang BNN buka data pejabat narkoba

Sindonews.com - Bupati Blitar Herry Noegroho meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) membuka nama-nama pejabat di lingkungan pemerintahannya yang diduga sebagai pengguna narkoba.

Hal itu menyusul "bocor"nya data tes urine BNN yang menyebut adanya tujuh orang pejabat eksekutif dan legislatif yang terindikasi sebagai pecandu barang haram.

"Kalau memang itu benar (pejabat pengguna), BNN harus berani dong bicara ke pers serta nama-namanya, " jawab Bupati Herry Noegroho melalui pesan Blackberry Messengernya (BBM) Rabu (4/8/2013)

Selain beberapa orang setingkat kepala dinas, di antara tujuh pejabat yang diduga pengguna narkoba juga terdapat unsur pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Informasi tersebut "bocor" saat BNN bekerja sama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Blitar. Hasil uji ketidakterlibatan pejabat atas narkoba diduga "sengaja" disembunyikan pihak BNN.

Menurut Herry, informasi tersebut tidak bisa didiamkan begitu saja. Secepatnya ia akan mengklarifikasi lembaga terkait. "Kita akan klarifikasi ke BNN terkait kebenaran itu," pungkasnya.

Sementara dikonfirmasi terpisah, salah satu pejabat setingkat kepala dinas yang namanya muncul sebagai salah satu pengguna narkoba langsung menyangkal keras.

Bahkan, jika memang tuduhan itu terbukti, dirinya menyatakan siap mengundurkan diri sebagai kepala dinas.

"Semua itu tidak benar. Kalau memang terbukti saya siap mundur. Sebab tidak pantas seorang pejabat sampai menjadi pengguna," tantangnya.

Lebih jauh ia mengatakan bahwa selama ini dirinya belum pernah menjalani tes urine terkait narkoba. Karenanya ia juga berani menjalani tes jika memang diinginkan.

"Karena dampaknya tidak ke saya saja, tapi ke keluarga. Saya berani dites hari ini juga, " tegasnya.

Sementara Kepala Satkorcab Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Kabupaten Blitar Imron Rosyadi mendesak permasalahan ini diusut tuntas.

Serupa dengan pernyataan bupati, Imron meminta BNN membuka hasil tes urine pejabat Pemkab, termasuk anggota DPRD, ke hadapan publik.

"Harus dibuka ke khalayak. Hal itu untuk membuktikan bahwa tes urin yang dilakukan BNN memang dilakukan secara transparan. Disisi lain, kerjasama itu (tes urin) adalah menggunakan dana APBD, "tegasnya.

Sementara hingga saat ini pihak BNN Kabupaten Blitar belum bisa dikonfirmasi terkait data keterlibatan pejabat akan narkoba.