Ribuan guru honor di Karawang tunggu info tes CPNS

Sindonews.com - Ribuan guru honor di Kabupaten Karawang menunggu kepastian jadwal tes CPNS kategori 2. Pasalnya, sampai saat ini belum ada informasi dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Karawang untuk kepastian pelaksanaan tes tersebut.

"Informasi untuk pelaksanaan tes CPNS untuk kategori 2 belum diinformasikan oleh Pemkab Karawang secara tertulis. Namun kami mendapat informasi jika pelaksanaannya pada bulan November mendatang," ujar Ketua Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Kabupaten Karawang, Ruslan Abdulgani yang di hubungi lewat telpon selulernya, Kamis (29/8/2013).

Dikatakan, guru honorer yang masuk menjadi kategori 2 di Karawang sebanyak 1818 orang dan rata-rata masa kerjanya sudah hampir 7 tahun mengabdi untuk Negara tapi baru tahun ini akan diangkat.

"Selama 7 tahun tersebut, kita sudah 7 kali melakukan demonstrasi ke pemerintah pusat untuk diangkat. Sebab banyak guru honor yang menerima gaji tidak layak," katanya.

Mirisnya, selama 7 tahun banyak guru honorer yang 'nyambi' diluar profesinya sebagai guru menjadi tukang ojek hingga sampai pedagang. "Kita sudah terlalu lama menanti, jadi kami berharap pada tes CPNS untuk K2 semuanya bisa lulus karena sudah lama bekerja tanpa adanya kepastian," tandasnya.

Saat ini, lanjutnya, para guru honor yang tergabung dalam FTHNSI rutin melakukan rapat dan latihan untuk tes CPNS. Kendati pihaknya meminta untuk tidak ada tes tapi pemerintah pusat tetap memberlakukan tes tersebut. "kami rutin melakukan latihan soal, baik soalnya dari forumpusat ataupun mengambil dari on line," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengadaan BKD, Mahpudin mengatakan, proses penerimaan CPNS merupakan wewenang penuh Pemerintah Pusat melalu Menpan RB dan BKN. Sementara pihak daerah hanya memfasilitasi dan memelihara data kepegawaian yang telah ada.

Tugas daerah, lanjutnya, dalam setiap kesempatan penerimaan CPNS hanya mengajukan formasi kebutuhan pegawai. Itu pun tidak sepenuhnya dikabulkan. Penentuan akhir formasi kebutuhan tetap ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, pemerintah daerah tidak punya kekuatan apapun dalam pelaksanaan penermiaan CPNS.

"Kami mengingatkan hal ini, karena ada kalangan tertetu yang mengaku bisa membantu meloloskan seseorang menjadi CPNS," tandasnya.

Bahkan, lanjutnya, lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk jalur umum pada tahun ini di Karawang terancam batal. Pasalnya, pada tahun 2013 ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tidak memberi kuota penerimaan CPNSD jalur umum di Karawang.

Dikatakan, kebijakan Menpan RB tersebut membuat pihaknya prihatin. Sebab, hingga saat ini kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Karawang masih cukup besar yakni mencapai 6.000 orang. Oleh sebab itu Pemkab Karawang masih berupaya keras agar Menpan RB bersedia memberi kuota penerimaan CPNS melalui jalur umum.

"Kami akan mengrimkan surat permohonan kuota untuk perekrutan CPNSD melalu jalur umum. Suratnya sudah ditanda tangani oleh Bupati Ade Swara," katanya.

Dikatakan juga, perekrutan CPNSD melalui jalur umum diharapkan mampu mengisi kebutuhan pegawai sedikitnya 300 orang per tahun. Namun dengan tidak adanya kuota dari Menpan RB, harapan tersebut menjadi sirna.

Kini harapan pengisian kebutuhan pegawai tertumpu pada penerimaan melalui jalur tenaga honorer (K2). Untuk penerimaan melalui jalur khusus (kedinasan) tidak dapat diandalkan untuk mengisi kebutuhan pegawai. Sebab perekrutan melalui jalur itu sangat kecil yakni sekira 4 hingga 5 orang per tahun.

"Mudah-mudahanan kuota melalui jalur ini cukup besar," harapnya.