SBY apresiasi pola pengasuhan IPDN tanpa kekerasan
Rabu, 28 Agustus 2013 - 13:39 WIB
SBY apresiasi pola pengasuhan IPDN tanpa kekerasan
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengapresiasi pola pengasuhan atau pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) saat ini tidak lagi menggunakan cara-cara yang merusak.
Menurutnya, pengasuhan di IPDN tidak lagi ada unsur kekerasan seperti yang pernah terungkap beberapa tahun lalu. Saat itu, citra IPDN disorot negatif oleh publik karena seringkali ada kekerasan di dalamnya.
"Kita telah menghentikan cara-ara pengasuhan yang merusak. Kita tidak ingin akibat metode pengasuhan yang salah, para pamong praja memiliki perilaku yang tidak baik yang tidak sesuai dengan karakter abdi negara dan pemimpin masyarakat," kata SBY di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Rabu (28/8/2013).
Menurut SBY, lulusan IPDN tahun 2013 merupakan hasil upaya perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan di IPDN.
"Pemerintah telah melakukan penyempurnaan pendidikan di IPDN sejak taun 2009 lalu. Saat itu saya menetapkan Perpres Nommor 1 Tahun 2009 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemrintahan," jelasnya.
Melalui perpres itu nomenklatur STPDN berubah jadi IPDN. Perubahan nomenklatur kelembagaan itu juga membawa implikasi terhadap perubahan sistem pendidikan di kampus IPDN.
"Kita memberikan perhatian khusus terhadap pola pengasuhan yang lebih sehat dan mendidik kepada para praja selaku peserta didik," tuturnya.
SBY mengatakan, pengasuhan di IPDN juga dilakukan secara seimbang. Sehingga baik kondisi fisik maupun mental praja senantiasa siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan pelatihan sebagai bagian dari sistem pendidikan di IPDN.
Ia pun memberikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai oleh IPDN.
"Kita menyadari bahwa peningkatan penyelenggaraan pemrintahan daerah sangat ditentukan pula oleh adanya lebaga pndidikan tinggi kepamongprajaan yang dapat melahirkan lulusan yang berintegritas dan berkualitas," ungkapnya.
Menurutnya, kesadaran itu harus jadi pemicu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua kampus IPDN. Sebab IPDN, merupakan kawah candradimuka bagi penyiapan kader-kader pamong praja profesional yang akan mengemban tugas pemerintahan dalam negeri.
Saat ini, kata SBY, penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat atau daerah diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan aparatur pemerintah yang bersih.
"Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan aparatur pemerintahan yang bersih, pemrintah telah menetapkan kebijakan nasional reformasi birokrasi," ujarnya.
Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi sendiri sangat ditentukan oleh adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja para aparatur negara.
"Dalam sidang kabinet paripurna minggu lalu saya tegaskan bahwa reformasi birokrasi dikatakan berhasil dengan baik jika tidak ada lagi tindak pidana korupsi dan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan," paparnya.
Pada saat yang sama, keberhasilan reformasi birokrasi ditandai dengan aparatur pemerintah yang mampu bekerja secara efisien, responsif dan cepat, serta memiliki produktivitas yang tinggi.
Tidak hanya itu, reformasi birokrasi juga akan berhasil jika segenap aparatur pemerintahan taat azas, taat pada aturan perundang-undangan, termasuk rule of law, serta memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat.
"Aparatur pemerintahan yang baik juga tidak mempersulit dan menghambat urusan apapun, serta akuntabel atas semua pelaksanaan tugas yang dibebankan. Reformasi birokrasi juga akan berhasil dengan baik jika ada reward and punishment yang adil dan transparan," ucap SBY.
Ia lalu mengingatkan pentingnya hubungan antara birokrasi dan politik. Ia juga mengingatkan agar reformasi birokrasi dijalankan secara serius di semua daerah di Indonesia.
Menurutnya, pengasuhan di IPDN tidak lagi ada unsur kekerasan seperti yang pernah terungkap beberapa tahun lalu. Saat itu, citra IPDN disorot negatif oleh publik karena seringkali ada kekerasan di dalamnya.
"Kita telah menghentikan cara-ara pengasuhan yang merusak. Kita tidak ingin akibat metode pengasuhan yang salah, para pamong praja memiliki perilaku yang tidak baik yang tidak sesuai dengan karakter abdi negara dan pemimpin masyarakat," kata SBY di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Rabu (28/8/2013).
Menurut SBY, lulusan IPDN tahun 2013 merupakan hasil upaya perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan di IPDN.
"Pemerintah telah melakukan penyempurnaan pendidikan di IPDN sejak taun 2009 lalu. Saat itu saya menetapkan Perpres Nommor 1 Tahun 2009 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemrintahan," jelasnya.
Melalui perpres itu nomenklatur STPDN berubah jadi IPDN. Perubahan nomenklatur kelembagaan itu juga membawa implikasi terhadap perubahan sistem pendidikan di kampus IPDN.
"Kita memberikan perhatian khusus terhadap pola pengasuhan yang lebih sehat dan mendidik kepada para praja selaku peserta didik," tuturnya.
SBY mengatakan, pengasuhan di IPDN juga dilakukan secara seimbang. Sehingga baik kondisi fisik maupun mental praja senantiasa siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan pelatihan sebagai bagian dari sistem pendidikan di IPDN.
Ia pun memberikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai oleh IPDN.
"Kita menyadari bahwa peningkatan penyelenggaraan pemrintahan daerah sangat ditentukan pula oleh adanya lebaga pndidikan tinggi kepamongprajaan yang dapat melahirkan lulusan yang berintegritas dan berkualitas," ungkapnya.
Menurutnya, kesadaran itu harus jadi pemicu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua kampus IPDN. Sebab IPDN, merupakan kawah candradimuka bagi penyiapan kader-kader pamong praja profesional yang akan mengemban tugas pemerintahan dalam negeri.
Saat ini, kata SBY, penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat atau daerah diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan aparatur pemerintah yang bersih.
"Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan aparatur pemerintahan yang bersih, pemrintah telah menetapkan kebijakan nasional reformasi birokrasi," ujarnya.
Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi sendiri sangat ditentukan oleh adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja para aparatur negara.
"Dalam sidang kabinet paripurna minggu lalu saya tegaskan bahwa reformasi birokrasi dikatakan berhasil dengan baik jika tidak ada lagi tindak pidana korupsi dan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan," paparnya.
Pada saat yang sama, keberhasilan reformasi birokrasi ditandai dengan aparatur pemerintah yang mampu bekerja secara efisien, responsif dan cepat, serta memiliki produktivitas yang tinggi.
Tidak hanya itu, reformasi birokrasi juga akan berhasil jika segenap aparatur pemerintahan taat azas, taat pada aturan perundang-undangan, termasuk rule of law, serta memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat.
"Aparatur pemerintahan yang baik juga tidak mempersulit dan menghambat urusan apapun, serta akuntabel atas semua pelaksanaan tugas yang dibebankan. Reformasi birokrasi juga akan berhasil dengan baik jika ada reward and punishment yang adil dan transparan," ucap SBY.
Ia lalu mengingatkan pentingnya hubungan antara birokrasi dan politik. Ia juga mengingatkan agar reformasi birokrasi dijalankan secara serius di semua daerah di Indonesia.
(lns)
