Sultan: Pejabat jangan jadi spekulan tanah
Selasa, 27 Agustus 2013 - 15:21 WIB
Sultan: Pejabat jangan jadi spekulan tanah
A
A
A
Sindonews.com – Kabupaten Kulonprogo dirancang sebagai {backhoe} ekonomi keistimewaan DIY. Untuk mendukung rancangan ini, birokrat di kabupaten paling barat DIY diminta tidak menjadi spekulan tanah atau pemburu rente ekonomi. Bila ini terjadi, maka rancangan yang ditetapkan akan gagal.
Ini disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan HB X saat acara Halal Bihalal di Gedung Kesenian, Wates, Selasa (27/8/2013).
“Praktik dari teori Ricardo Rent ini terjadi dalam kerja sama antara pengusaha dan oknum pejabat yang memiliki akses perizinan, sehingga merugikan pemilik lahan,” kata Sultan.
Menurut dia, dampak besar penggunaan lahan tidak dapat dihindarkan seiring semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dengan dibangunnya JJLS, pelabuhan pendaratan ikan, industri pengolahan pasir besi, industrial parks, dan bandara baru.
Hal ini, kata dia, memerlukan alat pengendali dan pengarah berupa kebijakan aplikatif dan fleksibel tapi menjamin kepastian hukum, selain perlu keteladanan aparatnya.
“Karena itu, birokratnya jangan mencontohkan spekulasi tanah. Kalau ini terjadi rancangan Kulonprogo sebagai backhoe ekonomi DIY dikhawatirkan akan gagal,” jelasnya.
Sultan mengaku sudah menitipkan pesan kepada pimpinan daerah dan dikawal Sekda yang khusus ditempatkan untuk tugas tersebut, termasuk dalam menjaga dan mengakselerasi roadmap yang diajukan swasta untuk industri pasir besi.
Sebab, lanjut dia, jika proyek nasional di Kulonprogo sukses maka semangat bela beli Kulonprogo akan menemukan titik pengembangan ke arah yang lebih bermakna. Pasalnya, majunya Kulonprogo tidak hanya menyejahterakan rakyatnya saja melainkan juga seluruh rakyat DIY.
Ini disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan HB X saat acara Halal Bihalal di Gedung Kesenian, Wates, Selasa (27/8/2013).
“Praktik dari teori Ricardo Rent ini terjadi dalam kerja sama antara pengusaha dan oknum pejabat yang memiliki akses perizinan, sehingga merugikan pemilik lahan,” kata Sultan.
Menurut dia, dampak besar penggunaan lahan tidak dapat dihindarkan seiring semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dengan dibangunnya JJLS, pelabuhan pendaratan ikan, industri pengolahan pasir besi, industrial parks, dan bandara baru.
Hal ini, kata dia, memerlukan alat pengendali dan pengarah berupa kebijakan aplikatif dan fleksibel tapi menjamin kepastian hukum, selain perlu keteladanan aparatnya.
“Karena itu, birokratnya jangan mencontohkan spekulasi tanah. Kalau ini terjadi rancangan Kulonprogo sebagai backhoe ekonomi DIY dikhawatirkan akan gagal,” jelasnya.
Sultan mengaku sudah menitipkan pesan kepada pimpinan daerah dan dikawal Sekda yang khusus ditempatkan untuk tugas tersebut, termasuk dalam menjaga dan mengakselerasi roadmap yang diajukan swasta untuk industri pasir besi.
Sebab, lanjut dia, jika proyek nasional di Kulonprogo sukses maka semangat bela beli Kulonprogo akan menemukan titik pengembangan ke arah yang lebih bermakna. Pasalnya, majunya Kulonprogo tidak hanya menyejahterakan rakyatnya saja melainkan juga seluruh rakyat DIY.
(lns)
