Anggaran cekak, DKI batalkan kurikulum baru
Selasa, 27 Agustus 2013 - 14:00 WIB
Anggaran cekak, DKI batalkan kurikulum baru
A
A
A
Sindonews.com - Karena minmnya anggaran yan dimiliki, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran yang membatalkan pelaksanaan kurikulum baru di SD dan SMP mandiri.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengakui adanya surat edaran yang melarang kurikulum di sekolah mandiri. Tidak diperkenankannya pelaksanaan kurikulum ini bukan di sekolah sasaran namun khusus di SD dan SMP yang tidak ditunjuk Kemendikbud atau sekolah mandiri.
“Bagi sekolah terutama SD dan SMP yang melaksanakan karena keinginan wilayah semata (mandiri) maka kami tidak perkenankan,” katanya kepada wartawan, Selasa (27/8/2013).
Dia mengungkapkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP masih kurang untuk menanggung uang buku dan pelatihan guru. Daripada sekolah membenani orang tua murid maka pihaknya pun akhirnya membatalkan kurikulum di SD dan SMP ini.
Lalu pemerintah menyarankan buku tidak perlu beli melainkan diunduh dari laman tertentu. Namun, pengunduhan ini juga terkendala karena hanya 50 persen SD dan SMP di Jakarta yang berbasis informasi teknologi (IT).
Alasan lain karena SD dan SMP di Jakarta masih terbagi shift siang dan sore. Taufik menyebutkan, ada 289 SMP di Jakarta dan 111 diantarnya masuk dua shift. Untuk SD malah lebih parah karena dari 2.200 SD ada 1.700 diantaranya yang masuk pagi dan sore.
“Dan mereka masuknya Senin hingga Jumat. Waktu belajarnya tidak akan mencukupi untuk kurikulum baru ini,” terangnya.
Taufik mengungkapkan, untuk di jenjang SMA tidak ada pembatalan. Baik di sekolah sasaran dan sekolah mandiri masih menjalani kurikulum baru. Dia berujar, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di SMA masih cukup untuk membiayai pengadaan buku di sekolah mandiri. Selain itu system IT secara online pun sudah berjalan baik.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengakui adanya surat edaran yang melarang kurikulum di sekolah mandiri. Tidak diperkenankannya pelaksanaan kurikulum ini bukan di sekolah sasaran namun khusus di SD dan SMP yang tidak ditunjuk Kemendikbud atau sekolah mandiri.
“Bagi sekolah terutama SD dan SMP yang melaksanakan karena keinginan wilayah semata (mandiri) maka kami tidak perkenankan,” katanya kepada wartawan, Selasa (27/8/2013).
Dia mengungkapkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP masih kurang untuk menanggung uang buku dan pelatihan guru. Daripada sekolah membenani orang tua murid maka pihaknya pun akhirnya membatalkan kurikulum di SD dan SMP ini.
Lalu pemerintah menyarankan buku tidak perlu beli melainkan diunduh dari laman tertentu. Namun, pengunduhan ini juga terkendala karena hanya 50 persen SD dan SMP di Jakarta yang berbasis informasi teknologi (IT).
Alasan lain karena SD dan SMP di Jakarta masih terbagi shift siang dan sore. Taufik menyebutkan, ada 289 SMP di Jakarta dan 111 diantarnya masuk dua shift. Untuk SD malah lebih parah karena dari 2.200 SD ada 1.700 diantaranya yang masuk pagi dan sore.
“Dan mereka masuknya Senin hingga Jumat. Waktu belajarnya tidak akan mencukupi untuk kurikulum baru ini,” terangnya.
Taufik mengungkapkan, untuk di jenjang SMA tidak ada pembatalan. Baik di sekolah sasaran dan sekolah mandiri masih menjalani kurikulum baru. Dia berujar, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di SMA masih cukup untuk membiayai pengadaan buku di sekolah mandiri. Selain itu system IT secara online pun sudah berjalan baik.
(ysw)
