Pemekaran banyak lahirkan daerah tertinggal baru
Senin, 26 Agustus 2013 - 14:19 WIB
Pemekaran banyak lahirkan daerah tertinggal baru
A
A
A
Sindonews.com - Pemekaran disejumlah daerah dinilai banyak menimbulkan adanya daerah tertinggal baru. Hal itu dikemukakan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini.
"Kalau secara saya pribadi, saya mengatakan pemekaran-pemekaran itu terkadang banyak melahirkan daerah tertinggal baru," kata Helmy, usai menerima gelar honoris causa di Kampus UIN Sunan Gunung Djati, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (26/8/2013).
Meski ogah menyebut daerah mana saja yang tertinggal setelah dilakukan pemekaran, Helmy memberi sedikit ilustrasi.
"Misalnya kabupaten A begitu dimekarkan jadi B dan C. Mungkin kabupaten B masih punya PAD tinggi, tapi kabupaten C mereka harus mulai dari awal, belum lagi kalau bicara dari sarana prasana pemerintahan, tidak efektif," ungkapnya.
Tetapi, dia menegaskan pernyataan itu adalah secara pribadi, bukan sebagai menteri PDT. Sebab, dia tidak bisa bicara terlalu banyak soal pemekaran daerah yang menjadi ranah kemendagri.
"Itu pribadi saya ya, karena ada mendagri yang mengkaji serius. Secara pribadi, sebagai fungsionaris partai, boleh saya ngomong seperti itu," tutur Hemly.
Sementara itu, sebagai menteri PDT, Helmy menyatakan dirinya sedang fokus melakukan pembangunan disejumlah kawasan tertinggal.
"Pertama prioritasnya adalah kawasan perbatasan, ada sekira 28 kabupaten/kota yang ada di daerah perbatasan. Kemudian daerah rawan bencana dan rawan konflik. Ketiga, otonomi atau daerah pemekaran," tandas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
"Kalau secara saya pribadi, saya mengatakan pemekaran-pemekaran itu terkadang banyak melahirkan daerah tertinggal baru," kata Helmy, usai menerima gelar honoris causa di Kampus UIN Sunan Gunung Djati, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (26/8/2013).
Meski ogah menyebut daerah mana saja yang tertinggal setelah dilakukan pemekaran, Helmy memberi sedikit ilustrasi.
"Misalnya kabupaten A begitu dimekarkan jadi B dan C. Mungkin kabupaten B masih punya PAD tinggi, tapi kabupaten C mereka harus mulai dari awal, belum lagi kalau bicara dari sarana prasana pemerintahan, tidak efektif," ungkapnya.
Tetapi, dia menegaskan pernyataan itu adalah secara pribadi, bukan sebagai menteri PDT. Sebab, dia tidak bisa bicara terlalu banyak soal pemekaran daerah yang menjadi ranah kemendagri.
"Itu pribadi saya ya, karena ada mendagri yang mengkaji serius. Secara pribadi, sebagai fungsionaris partai, boleh saya ngomong seperti itu," tutur Hemly.
Sementara itu, sebagai menteri PDT, Helmy menyatakan dirinya sedang fokus melakukan pembangunan disejumlah kawasan tertinggal.
"Pertama prioritasnya adalah kawasan perbatasan, ada sekira 28 kabupaten/kota yang ada di daerah perbatasan. Kemudian daerah rawan bencana dan rawan konflik. Ketiga, otonomi atau daerah pemekaran," tandas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
(san)
