Penggantian nama Jabar bukan urusan mendesak
Minggu, 25 Agustus 2013 - 17:47 WIB
Penggantian nama Jabar bukan urusan mendesak
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Paguyuban Pasundan, Didi Turmudzi menilai wacana penggantian nama Jawa Barat (Jabar) bukan sebuah persoalan mendesak. Meski secara pribadi mengaku sepakat dengan penggantian nama, tapi saat ini bukan waktu yang tepat.
"Kalau secara pribadi saya mendukung. Tapi itu bukan agenda yang mendesak. Banyak agenda lain yang substansial yang harus kita pikirkan," kata Didi kepada wartawan, Minggu (25/8/2013).
Ia pun menilai, wajar jika ada pihak tertentu yang menginginkan nama Jawa Barat berubah, salah satunya menjadi Pasundan. Tapi Didi menyebut wajar juga jika ada kekhawatiran penggantian nama akan menimbulkan perpecahan.
Meski begitu, ia berkaca pada daerah lain yang berubah nama tapi tidak ada perpecahan. "Papua yang dulunya Irian Jaya saja ketika nama berubah kan tidak ada masalah. Ujungpandang berubah jadi Makassar tidak ada masalah. Kalau orang Jawa Barat memang punya keinginan seperti itu, itu wajar-wajar saja lah," tuturnya.
Didi pun mengatakan wacana itu bergelinding dengan sendirinya. Sebab usulan itu sudah sampai ke DPRD Jawa Barat.
Senada dengan Didi, tokoh Jawa Barat, Tjetje Padmadinata, juga menyerahkan sepenuhnya penggantian nama itu pada DPRD. Sebab keputusan ada di tangan DPRD.
"Jadi silahkan saja dimusyawarahkan, nanti ada setuju, tidak setuju, tapi jangan ada cekcok," tegasnya.
Tjetje mengatakan, pasti ada pro dan kontra di kalangan masyarakat soal usulan penggantian nama. Yang jelas, DPRD dituntut jadi penengah atas dua pendapat yang ada.
DPRD pun diharapkan mengundang pihak yang pro dan kontra untuk berunding. "Yang setuju dan tidak setuju coba kumpul, nanti masing-masing adu argumen," tandas Tjetje.
Untuk usulan penggantian nama itu, rencananya DPRD akan membahasnya dalam rapat badan musyawarah. Nantinya, semua pihak akan dilibatkan untuk membahas masalah tersebut, sekaligus mengumpulkan para tokoh dan sesepuh di Jawa Barat.
"Kalau secara pribadi saya mendukung. Tapi itu bukan agenda yang mendesak. Banyak agenda lain yang substansial yang harus kita pikirkan," kata Didi kepada wartawan, Minggu (25/8/2013).
Ia pun menilai, wajar jika ada pihak tertentu yang menginginkan nama Jawa Barat berubah, salah satunya menjadi Pasundan. Tapi Didi menyebut wajar juga jika ada kekhawatiran penggantian nama akan menimbulkan perpecahan.
Meski begitu, ia berkaca pada daerah lain yang berubah nama tapi tidak ada perpecahan. "Papua yang dulunya Irian Jaya saja ketika nama berubah kan tidak ada masalah. Ujungpandang berubah jadi Makassar tidak ada masalah. Kalau orang Jawa Barat memang punya keinginan seperti itu, itu wajar-wajar saja lah," tuturnya.
Didi pun mengatakan wacana itu bergelinding dengan sendirinya. Sebab usulan itu sudah sampai ke DPRD Jawa Barat.
Senada dengan Didi, tokoh Jawa Barat, Tjetje Padmadinata, juga menyerahkan sepenuhnya penggantian nama itu pada DPRD. Sebab keputusan ada di tangan DPRD.
"Jadi silahkan saja dimusyawarahkan, nanti ada setuju, tidak setuju, tapi jangan ada cekcok," tegasnya.
Tjetje mengatakan, pasti ada pro dan kontra di kalangan masyarakat soal usulan penggantian nama. Yang jelas, DPRD dituntut jadi penengah atas dua pendapat yang ada.
DPRD pun diharapkan mengundang pihak yang pro dan kontra untuk berunding. "Yang setuju dan tidak setuju coba kumpul, nanti masing-masing adu argumen," tandas Tjetje.
Untuk usulan penggantian nama itu, rencananya DPRD akan membahasnya dalam rapat badan musyawarah. Nantinya, semua pihak akan dilibatkan untuk membahas masalah tersebut, sekaligus mengumpulkan para tokoh dan sesepuh di Jawa Barat.
(kri)