2 pemicu konflik di Pilgub Jatim
Minggu, 25 Agustus 2013 - 11:45 WIB
2 pemicu konflik di Pilgub Jatim
A
A
A
Sindonews.com - Ada dua potensi ancaman situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) yang akan berlangsung 29 Agustus mendatang.
Hal itu dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Menurutnya, jika Polda Jatim tidak bersikap netral, profesionalisme dalam menjaga kamtibmas di daerah tersebut, akan mengancam kamtibmas Jatim pasca pilgub.
"Potensi ancaman itu pertama, Pilgub Jatim menjadi pertaruhan terakhir partai penguasa (Partai Demokrat) di Pulau Jawa. Jika di Pilgub Jatim incumbent mengalami kekalahan, berarti partai Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) akan kehilangan Pulau Jawa," kata Neta Lewat rilisnya, Minggu (25/8/2013).
Pasalnya menurut Neta, di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Tengah (Jateng), calon Partai Demokrat kalah telak. "Sehingga berbagai manuver akan dilakukan pendukungnya untuk memenangkan Pilgub Jatim. Bukan mustahil manuver tersebut menimbulkan benturan dengan pendukung cagub (calon gubernur) lain," ungkapnya.
Kemudian faktor kedua, keberadaan formulir C 1 yang tidak laik, berpotensi memanipulasi suara atau counting manipulation yang akan berdampak buruk terhadap integritas pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Selain itu keberadaan stiker di formulir C 1 bisa memicu protes bagi cagub yang kalah. Apalagi jika pasangan Khofifah-Herman yang menang, keberadaan stiker di formulir C 1 bisa dinilai sebagai penarik perhatian pemilih untuk mencoblosnya," ucap Neta.
Menurut Neta, keberadaan stiker bisa dinilai sebagai kertas suara yang cacat dan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilkada.
"IPW menilai kedua potensi ancaman tersebut ada hal serius. Ancaman itu akan marak menjadi konflik tatkala para cagub dan cawagub tidak siap menang dan tidak siap kalah. Untuk itu Polda Jatim diharapkan bersikap netral. Sehingga bisa benar-benar profesional dalam menjaga situasi kamtibmas di Jatim," imbaunya.
"IPW berharap masing-masing calon bisa menahan diri dan senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat. Kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu syarat pemilu demokratis sesuai standar internasional," tandasnya.
Hal itu dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Menurutnya, jika Polda Jatim tidak bersikap netral, profesionalisme dalam menjaga kamtibmas di daerah tersebut, akan mengancam kamtibmas Jatim pasca pilgub.
"Potensi ancaman itu pertama, Pilgub Jatim menjadi pertaruhan terakhir partai penguasa (Partai Demokrat) di Pulau Jawa. Jika di Pilgub Jatim incumbent mengalami kekalahan, berarti partai Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) akan kehilangan Pulau Jawa," kata Neta Lewat rilisnya, Minggu (25/8/2013).
Pasalnya menurut Neta, di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Tengah (Jateng), calon Partai Demokrat kalah telak. "Sehingga berbagai manuver akan dilakukan pendukungnya untuk memenangkan Pilgub Jatim. Bukan mustahil manuver tersebut menimbulkan benturan dengan pendukung cagub (calon gubernur) lain," ungkapnya.
Kemudian faktor kedua, keberadaan formulir C 1 yang tidak laik, berpotensi memanipulasi suara atau counting manipulation yang akan berdampak buruk terhadap integritas pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Selain itu keberadaan stiker di formulir C 1 bisa memicu protes bagi cagub yang kalah. Apalagi jika pasangan Khofifah-Herman yang menang, keberadaan stiker di formulir C 1 bisa dinilai sebagai penarik perhatian pemilih untuk mencoblosnya," ucap Neta.
Menurut Neta, keberadaan stiker bisa dinilai sebagai kertas suara yang cacat dan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilkada.
"IPW menilai kedua potensi ancaman tersebut ada hal serius. Ancaman itu akan marak menjadi konflik tatkala para cagub dan cawagub tidak siap menang dan tidak siap kalah. Untuk itu Polda Jatim diharapkan bersikap netral. Sehingga bisa benar-benar profesional dalam menjaga situasi kamtibmas di Jatim," imbaunya.
"IPW berharap masing-masing calon bisa menahan diri dan senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat. Kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu syarat pemilu demokratis sesuai standar internasional," tandasnya.
(maf)
