Mau geledah silakan! Tangkap pejabat korup silakan!
Selasa, 30 Juli 2013 - 12:42 WIB
Mau geledah silakan! Tangkap pejabat korup silakan!
A
A
A
Sindonews.com - Pertemuan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama banyak membicarakan masalah dugaan korupsi yang dilakukan pejabat eselon I, II, hingga III.
Wakil Gubernur DKi Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, banyak pembicaraan yang dilakukan olehnya dengan KPK.
"Kita belum sampai bicara soal berapa jumlah korupsinya. Kita kemarin sinkronin data dulu. Saya salut data mereka lengkap sekali," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7/2013).
Ahok juga menegaskan akan mendukung dan membantu KPK serta tidak menghalangi upaya pembongkaran kasus di tubuh perusahaan plat merah milik Jakarta itu.
"Perlu data apa saja. Kapan saja kita siapkan. Mau geledah silakan. Mau nangkap pejabat korup enggak akan kami halangi," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, KPK menduga ada korupsi di Dinas perhubungan DKI Jakarta terkait pengurusan trayek dan KIR.
KPK menduga pengurusan izin di Jakarta ini begitu mudah dan cepat, namun dibalik itu semua terlihat output yang berbeda jauh dengan keadaan di lapangan yang menguatkan indikasi tersebut.
Selain di DIhub DKI, KPK juga mengendus adanya dugaan korupsi di PD Dharma Jaya. KPK menilai ada kejanggalan karena perusahaan yang menguasai 20 persen distribusi daging sapi dan ayam di Jakarta ini tak kunjung memberikan keuntungan.
Wakil Gubernur DKi Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, banyak pembicaraan yang dilakukan olehnya dengan KPK.
"Kita belum sampai bicara soal berapa jumlah korupsinya. Kita kemarin sinkronin data dulu. Saya salut data mereka lengkap sekali," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7/2013).
Ahok juga menegaskan akan mendukung dan membantu KPK serta tidak menghalangi upaya pembongkaran kasus di tubuh perusahaan plat merah milik Jakarta itu.
"Perlu data apa saja. Kapan saja kita siapkan. Mau geledah silakan. Mau nangkap pejabat korup enggak akan kami halangi," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, KPK menduga ada korupsi di Dinas perhubungan DKI Jakarta terkait pengurusan trayek dan KIR.
KPK menduga pengurusan izin di Jakarta ini begitu mudah dan cepat, namun dibalik itu semua terlihat output yang berbeda jauh dengan keadaan di lapangan yang menguatkan indikasi tersebut.
Selain di DIhub DKI, KPK juga mengendus adanya dugaan korupsi di PD Dharma Jaya. KPK menilai ada kejanggalan karena perusahaan yang menguasai 20 persen distribusi daging sapi dan ayam di Jakarta ini tak kunjung memberikan keuntungan.
(ysw)
