Sanksi DKPP harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan
Selasa, 30 Juli 2013 - 12:07 WIB
Sanksi DKPP harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim) diharapkan memegang prinsip independen.
Menurutnya, DKPP harus melihat derajat kesalahan masing-masing individu dalam menangani kasus. "Sanksi yang dijatuhkan tidak harus sama, tapi disesuaikan dengan tingkat kesalahan," ujar pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada wartawan, Selasa, (30/7/2013).
Dia mencontohkan dalam kasus Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim KPU nya mengambil keputusan melalui voting dengan komposisi 3 : 2. Baginya, mekanisme ini boleh saja dilakukan.
Namun, dia mengingatkan, DKPP untuk melihat dalam proses pengambilan keputusan tersebut apakah ada keberpihakan yang merugikan ataupun menguntungkan salah satu pihak.
"Itu yang harus diungkap DKPP, adakah dugaan pelanggaran kode etik dalam proses menuju voting. Jadi sanksi yang dijatuhkan nanti tidak harus seragam," tuturnya.
Menurutnya, DKPP harus melihat derajat kesalahan masing-masing individu dalam menangani kasus. "Sanksi yang dijatuhkan tidak harus sama, tapi disesuaikan dengan tingkat kesalahan," ujar pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada wartawan, Selasa, (30/7/2013).
Dia mencontohkan dalam kasus Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim KPU nya mengambil keputusan melalui voting dengan komposisi 3 : 2. Baginya, mekanisme ini boleh saja dilakukan.
Namun, dia mengingatkan, DKPP untuk melihat dalam proses pengambilan keputusan tersebut apakah ada keberpihakan yang merugikan ataupun menguntungkan salah satu pihak.
"Itu yang harus diungkap DKPP, adakah dugaan pelanggaran kode etik dalam proses menuju voting. Jadi sanksi yang dijatuhkan nanti tidak harus seragam," tuturnya.
(kur)
