Kulonprogo keberatan talangi dana BLSM
Rabu, 24 Juli 2013 - 13:39 WIB
Kulonprogo keberatan talangi dana BLSM
A
A
A
Sindonews.com – Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengaku keberatan dengan instruksi Mendagri untuk menalangi kekurangan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dari dana talangan. Kebijakan itu, dinilai sangat memberatkan bagi Pemerintah Daerah Kulonprogo.
Hasto mengatakan, pada dasarnya Kulonprogo tetap mampu menalangi kekurangan BLSM bila dipaksakan. Hanya saja, bila ini ditempuh harus ada yang dikorbankan. Karena, dana yang ada harus dialihkan. Misalnya, pengurangan pembangunan infrastruktur hingga bantuan untuk rakyat miskin.
“Kalau dipaksa kita tetap bisa, tapi harus kurangi pembangunan porsi lain. Misalnya, jalan tidak akan diaspal atau bantuan untuk warga yang sakit berkurang karena dananya dialihkan untuk talangi BLSM,” kata Hasto, kepada wartawan, Rabu (24/7/2013).
Tidak hanya itu, Pemkab sudah menyiapkan dana khusus pada APBD Perubahan untuk kebutuhan raskin daerah. Ini ditempuh karena masih banyak warga miskin yang tidak mendapatkan beras subsidi yang didistribusikan bulog tersebut.
Karena itu, dia berharap dana talangan BLSM tetap dicover pusat bila memungkinkan. Karena, Kulonprogo akan kerepotan bila instruksi tersebut dipaksakan. “Untuk daerah yang APBDnya kecil dan tidak punya sumber daya melimpah kan berat sekali. Apalagi belanja pegawai kita sampai 60 persen,” terangnya.
Disinggung terkait tidak efektifnya peran tim lobi Pemkab, Hasto mengaku tidak patah semangat. Dia justru meminta kepala desa hingga camat lebih kreatif dalam mempersuasi warga mampu yang terlanjur menerima Kartu Perlindungan Sosial (KSP). Sehingga mereka mau secara sukarela mengembalikannya.
“Sekarang Pak Camat ikut dampingi pembagian BLSM. Nah sambil mendampingi juga sweeping warga mampu yang menerima. Tinggal persuasifnya bagaimana. Saya kira kalau sungguh-sungguh pasti bisa,” katanya.
Hasto mengatakan, pada dasarnya Kulonprogo tetap mampu menalangi kekurangan BLSM bila dipaksakan. Hanya saja, bila ini ditempuh harus ada yang dikorbankan. Karena, dana yang ada harus dialihkan. Misalnya, pengurangan pembangunan infrastruktur hingga bantuan untuk rakyat miskin.
“Kalau dipaksa kita tetap bisa, tapi harus kurangi pembangunan porsi lain. Misalnya, jalan tidak akan diaspal atau bantuan untuk warga yang sakit berkurang karena dananya dialihkan untuk talangi BLSM,” kata Hasto, kepada wartawan, Rabu (24/7/2013).
Tidak hanya itu, Pemkab sudah menyiapkan dana khusus pada APBD Perubahan untuk kebutuhan raskin daerah. Ini ditempuh karena masih banyak warga miskin yang tidak mendapatkan beras subsidi yang didistribusikan bulog tersebut.
Karena itu, dia berharap dana talangan BLSM tetap dicover pusat bila memungkinkan. Karena, Kulonprogo akan kerepotan bila instruksi tersebut dipaksakan. “Untuk daerah yang APBDnya kecil dan tidak punya sumber daya melimpah kan berat sekali. Apalagi belanja pegawai kita sampai 60 persen,” terangnya.
Disinggung terkait tidak efektifnya peran tim lobi Pemkab, Hasto mengaku tidak patah semangat. Dia justru meminta kepala desa hingga camat lebih kreatif dalam mempersuasi warga mampu yang terlanjur menerima Kartu Perlindungan Sosial (KSP). Sehingga mereka mau secara sukarela mengembalikannya.
“Sekarang Pak Camat ikut dampingi pembagian BLSM. Nah sambil mendampingi juga sweeping warga mampu yang menerima. Tinggal persuasifnya bagaimana. Saya kira kalau sungguh-sungguh pasti bisa,” katanya.
(san)
