Disdikpora tidak akomodir mutasi guru
Rabu, 17 Juli 2013 - 19:19 WIB
Disdikpora tidak akomodir mutasi guru
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju Saleha Duka, mengatakan, pemerintah tidak mengakomodir maupun memfasilitasi mutasi guru. Kebijakan ini khusus berlaku untuk daerah terpencil.
"Karena banyak guru terpencil yang setelah menjadi PNS mau pindah ke daerah lain. Ini tidak benar, sebab pemerintah juga yang akan mendapat kritikan. Semua tahu, Mamuju kekurangan guru," katanya, Rabu (17/7/2013).
Diakui, penyebaran guru di Mamuju belum merata. Karena itu, Pemkab Mamuju berusaha merekrut guru yang berasal dari daerah yang dibutuhkan.
Seperti di Pulau Karampuang, Pulau Balabalakang dan sejumlah daerah perbatasan lainnya. Saleha mengungkapkan, warga setempat mendapat prioritas menjadi PNS.
"Tapi selama ini banyak yang minta mutasi. Sekarang pemerintah mencegah ini, kecuali ada pertimbangan tersendiri dari Camat yang bersangkutan," katanya.
Beberapa waktu lalu Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan, menilai bahwa di Pulau Balabalakang kekurangan guru. Asumsi itu diperoleh dari masukan masyarakat setempat, ketika Hamzah mengunjungi kecamatan tersebut.
Menanggapi ini Saleha tidak membenarkan seluruhnya. Sebab banyak guru yang berasal dari Kecamatan Balabalakang. Namun mereka menolak ditempatkan disana ketika lulus menjadi PNS.
"Ini kendalanya. Jadi jangan seluruhnya menyalahkan pemerintah. Kami sudah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Memang jalur kesana sulit, apalagi saat musim hujan seperti sekarang," katanya.
Karena itu, Disdikpora akan benar-benar selektif menempatkan guru di wilayah terpencil. Perlu banyak kriteria yang dapat mengikatnya.
"Karena banyak guru terpencil yang setelah menjadi PNS mau pindah ke daerah lain. Ini tidak benar, sebab pemerintah juga yang akan mendapat kritikan. Semua tahu, Mamuju kekurangan guru," katanya, Rabu (17/7/2013).
Diakui, penyebaran guru di Mamuju belum merata. Karena itu, Pemkab Mamuju berusaha merekrut guru yang berasal dari daerah yang dibutuhkan.
Seperti di Pulau Karampuang, Pulau Balabalakang dan sejumlah daerah perbatasan lainnya. Saleha mengungkapkan, warga setempat mendapat prioritas menjadi PNS.
"Tapi selama ini banyak yang minta mutasi. Sekarang pemerintah mencegah ini, kecuali ada pertimbangan tersendiri dari Camat yang bersangkutan," katanya.
Beberapa waktu lalu Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan, menilai bahwa di Pulau Balabalakang kekurangan guru. Asumsi itu diperoleh dari masukan masyarakat setempat, ketika Hamzah mengunjungi kecamatan tersebut.
Menanggapi ini Saleha tidak membenarkan seluruhnya. Sebab banyak guru yang berasal dari Kecamatan Balabalakang. Namun mereka menolak ditempatkan disana ketika lulus menjadi PNS.
"Ini kendalanya. Jadi jangan seluruhnya menyalahkan pemerintah. Kami sudah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Memang jalur kesana sulit, apalagi saat musim hujan seperti sekarang," katanya.
Karena itu, Disdikpora akan benar-benar selektif menempatkan guru di wilayah terpencil. Perlu banyak kriteria yang dapat mengikatnya.
(rsa)
