Pengamat: Pansus monorel, DPRD cari sensasi
Rabu, 17 Juli 2013 - 16:31 WIB
Pengamat: Pansus monorel, DPRD cari sensasi
A
A
A
Sindonews.com - Dibentuknya panitia khusus (Pansus) Monorel oleh DPRD DKI Jakarta ditanggapi miring oleh pengamat perkotaan. Menurutnya, aksi tersebut hanya upaya DPRD DKI untuk mencari sensasi.
“Saya kira DPRD hanya ingin cari sensasi, bentuk kemarahan merasa ditinggali atau skenario politik untuk menjelekkan Jokowi,” ujar Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna saat dihubungi, Rabu (17/7/2013).
Yayat menjelaskan rencana membuat Pansus Monorel patut dipertanyakan. Pasalnya, pembangunan monorel tidak mengunakan dana APBD, melainkan swasta murni.
Kalaupun, DPRD ingin melakukan monitoring terkait sejumlah dasar hukum pembangunan monorel, kata dia, hal itu bisa dilakukan seiring pembangunan berjalan.
“Kalau sampai merubah jadwal pembangunan, itu namanya menghambat pembangunan pelayanan publik,” ujarnya.
Sementara Anggota DPRD DKI Jakarta Prasetyo Marsudi, dari PDIP menilai kebijakan pembuatan Pansus terlalu berlebihan.
“Kita memang punya hak monitoring, tapi tidak selalu harus jadi pansus, itu berlebihan namanya. Kita komunikasikan dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai pembuatan Pansus dinilai supaya DPRD DKI Jakarta mendapatkan honor double.
“Sayakan pernah di DPR, pansus kan ada honornya, jadi dapat double deh,” ujarnya.
“Saya kira DPRD hanya ingin cari sensasi, bentuk kemarahan merasa ditinggali atau skenario politik untuk menjelekkan Jokowi,” ujar Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna saat dihubungi, Rabu (17/7/2013).
Yayat menjelaskan rencana membuat Pansus Monorel patut dipertanyakan. Pasalnya, pembangunan monorel tidak mengunakan dana APBD, melainkan swasta murni.
Kalaupun, DPRD ingin melakukan monitoring terkait sejumlah dasar hukum pembangunan monorel, kata dia, hal itu bisa dilakukan seiring pembangunan berjalan.
“Kalau sampai merubah jadwal pembangunan, itu namanya menghambat pembangunan pelayanan publik,” ujarnya.
Sementara Anggota DPRD DKI Jakarta Prasetyo Marsudi, dari PDIP menilai kebijakan pembuatan Pansus terlalu berlebihan.
“Kita memang punya hak monitoring, tapi tidak selalu harus jadi pansus, itu berlebihan namanya. Kita komunikasikan dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai pembuatan Pansus dinilai supaya DPRD DKI Jakarta mendapatkan honor double.
“Sayakan pernah di DPR, pansus kan ada honornya, jadi dapat double deh,” ujarnya.
(ysw)
