8 blok Rusunawa akan dibangun untuk warga Pluit
8 blok Rusunawa akan dibangun untuk warga Pluit
A
A
A
Sindonews.com - Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk warga bantaran Waduk Pluit di Muara Baru, Jakarta Utara, akan segera direalisasikan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jonatan Pasodung. Dia juga menambahkan, dalam peletakan batu pertama nanti akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
"Rusun ini akan dibangun delapan blok dengan jumlah hunian mencapai 800 unit," kata Jonatan saat dihubungi wartawan, Senin (15/7/2013).
Dia menambahkan, jumlah blok yang ada di Rusunawa itu nantinya akan berjumlah 12 blok. "Sebelumnya sudah ada empat blok ditambah nanti delapan blok, jadi nanti akan ada 12 blok," bebernya.
Rusunawa itu akan diprioritaskan untuk warga sekitar Waduk Pluit, dia mengatakan, itu merupakan warga yang terkena relokasi untuk normalisasi Waduk terbesar di Jakarta itu.
"Delapan blok rumah susun untuk pembenahan warga Waduk Pluit. Karena di sisi timur waduk itu masih banyak warga. Kita prioritaskan warga zona di atas air," paparnya.
Selain itu dia juga menyebutkan, jika pembiayaan itu bukan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). "Bukan, itu dari kewajiban pengembang," terangnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jonatan Pasodung. Dia juga menambahkan, dalam peletakan batu pertama nanti akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
"Rusun ini akan dibangun delapan blok dengan jumlah hunian mencapai 800 unit," kata Jonatan saat dihubungi wartawan, Senin (15/7/2013).
Dia menambahkan, jumlah blok yang ada di Rusunawa itu nantinya akan berjumlah 12 blok. "Sebelumnya sudah ada empat blok ditambah nanti delapan blok, jadi nanti akan ada 12 blok," bebernya.
Rusunawa itu akan diprioritaskan untuk warga sekitar Waduk Pluit, dia mengatakan, itu merupakan warga yang terkena relokasi untuk normalisasi Waduk terbesar di Jakarta itu.
"Delapan blok rumah susun untuk pembenahan warga Waduk Pluit. Karena di sisi timur waduk itu masih banyak warga. Kita prioritaskan warga zona di atas air," paparnya.
Selain itu dia juga menyebutkan, jika pembiayaan itu bukan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). "Bukan, itu dari kewajiban pengembang," terangnya.
(mhd)
Explore More