72 ribu KK penerima BLSM Blitar direkap ulang
Selasa, 09 Juli 2013 - 17:40 WIB
72 ribu KK penerima BLSM Blitar direkap ulang
A
A
A
Sindonews.com - DPRD Kabupaten Blitar meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) segera merekap ulang data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Sebab, dari laporan yang masuk, termasuk reaksi warga yang melakukan unjuk rasa, ditengarai masih banyak pemberian BLSM di Kabupaten Blitar yang tidak tepat sasaran.
"Hasil musyawarah antara Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial setempat, kami memutuskan untuk dilakukan validasi ulang terhadap data penerima BLSM yang ada," terang Ketua DPRD Kabupaten Blitar Guntur Wahono ini kepada wartawan, Selasa (9/7/2013).
Menurutnya, jumlah penerima BLSM di Kabupaten Blitar mencapai 72.026 kepala keluarga, sehingga penentuan penerima harus melalui verifikasi ketat termasuk harus memenuhi syarat "kemiskinan".
Faktanya, masih ada 70 KK miskin di Desa Bakung, Kecamatan Udanawu yang tidak menerima BLSM.
Sementara sejumlah orang kaya dengan penghasilan di atas rata-rata serta memiliki kendaraan roda empat, justru termasuk ke dalam golongan penerima BLSM.
Maka dengan validasi itu lanjut Guntur, data yang ada secara teknis akan diperiksa dan ditata ulang.
Sehingga orang - orang yang dinilai tidak memenuhi syarat, bisa tereliminasi.
"Petugas BPS akan kembali terjun ke lapangan dengan didampingi perangkat desa atau kades. Semua yang tidak benar harus diluruskan, " jelasnya.
Validasi ini berfungsi untuk pencairan dana BLSM bulan berikutnya. Jika dalam pembagian nanti masih muncul permasalahan serupa, kata Guntur legislatif akan mempertanyakan kesungguhan validasi.
"Kita akan mengawal permasalahan ini hingga tuntas," pungkasnya.
Sebelumnya menanggapi karut marutnya data penerima BLSM, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar Izul Marom mengatakan warga yang belum terdata bisa diusulkan ulang melalui musyawarah tingkat desa.
"Kemudian hasilnya disampaikan tertulis ke Kabupaten, dan Kabupaten yang akan menyampaikan ke pusat,"ujarnya.
Sebab, dari laporan yang masuk, termasuk reaksi warga yang melakukan unjuk rasa, ditengarai masih banyak pemberian BLSM di Kabupaten Blitar yang tidak tepat sasaran.
"Hasil musyawarah antara Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial setempat, kami memutuskan untuk dilakukan validasi ulang terhadap data penerima BLSM yang ada," terang Ketua DPRD Kabupaten Blitar Guntur Wahono ini kepada wartawan, Selasa (9/7/2013).
Menurutnya, jumlah penerima BLSM di Kabupaten Blitar mencapai 72.026 kepala keluarga, sehingga penentuan penerima harus melalui verifikasi ketat termasuk harus memenuhi syarat "kemiskinan".
Faktanya, masih ada 70 KK miskin di Desa Bakung, Kecamatan Udanawu yang tidak menerima BLSM.
Sementara sejumlah orang kaya dengan penghasilan di atas rata-rata serta memiliki kendaraan roda empat, justru termasuk ke dalam golongan penerima BLSM.
Maka dengan validasi itu lanjut Guntur, data yang ada secara teknis akan diperiksa dan ditata ulang.
Sehingga orang - orang yang dinilai tidak memenuhi syarat, bisa tereliminasi.
"Petugas BPS akan kembali terjun ke lapangan dengan didampingi perangkat desa atau kades. Semua yang tidak benar harus diluruskan, " jelasnya.
Validasi ini berfungsi untuk pencairan dana BLSM bulan berikutnya. Jika dalam pembagian nanti masih muncul permasalahan serupa, kata Guntur legislatif akan mempertanyakan kesungguhan validasi.
"Kita akan mengawal permasalahan ini hingga tuntas," pungkasnya.
Sebelumnya menanggapi karut marutnya data penerima BLSM, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar Izul Marom mengatakan warga yang belum terdata bisa diusulkan ulang melalui musyawarah tingkat desa.
"Kemudian hasilnya disampaikan tertulis ke Kabupaten, dan Kabupaten yang akan menyampaikan ke pusat,"ujarnya.
(lns)
