Protes BLSM, ratusan IRT sambangi Pemda Depok
Senin, 08 Juli 2013 - 11:06 WIB
Protes BLSM, ratusan IRT sambangi Pemda Depok
A
A
A
Sindonews.com - Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang tidak tepat sasaran, membuat ratusan ibu rumah tangga (IRT) di Depok menjadi kesal. Maka itu, ratusan ibu-ibu yang tergabunbg dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) Dewan Kesehatan Raktyat (DKR) menyambangi kantor Balai Kota Depok guna memprotes BLSM.
Koordinator Aksi DKR Roy Pangarapan mengatakan, tugas negara memajukan kesejahteraan umum sehingga apapun bentuk subsidi adalah hak rakyat. Apalagi, kata dia, banyak warga miskin, rentan miskin, dan hampir miskin yang tak mendapatkan BLSM.
"Akibat harga BBM naik, semua naik, semua kebutuhan pokok naik, mau puasa, biaya sekolah masuk, kehidupan rakyat tulis, daya beli merosot tajam," ujarnya dalam orasinya, Senin (08/07/2013).
Dia menambahkan, apalagi data BLSM dari Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini carut marut. Karena itu, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk membuat terobosan bahwa rakyat miskin yang belum dapat BLSM agar mendapat subsidi lainnya.
"Apakah semua rakyat miskin dapat BLSM di Depok, banyak masyarakat miskin pemegang Jamkesda jelas-jelas warga miskin tak dapat BLSM, disinyalir hanya mereka yang punya Jamkesmas," tukasnya.
Rakyat, ungkap Roy, tak menghendaki dengan kenaikan harga BBM dengan dalih APBN menipis. Namun, Roy menuding hal itu hanya kebohongan dan pengkhianatan wakil rakyat.
"Subsidi itu adalah hak rakyat, Depok harus menggunakan APBD untuk terjun langsung berikan subsidi rakyat dalam bentuk lain," tutupnya.
Koordinator Aksi DKR Roy Pangarapan mengatakan, tugas negara memajukan kesejahteraan umum sehingga apapun bentuk subsidi adalah hak rakyat. Apalagi, kata dia, banyak warga miskin, rentan miskin, dan hampir miskin yang tak mendapatkan BLSM.
"Akibat harga BBM naik, semua naik, semua kebutuhan pokok naik, mau puasa, biaya sekolah masuk, kehidupan rakyat tulis, daya beli merosot tajam," ujarnya dalam orasinya, Senin (08/07/2013).
Dia menambahkan, apalagi data BLSM dari Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini carut marut. Karena itu, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk membuat terobosan bahwa rakyat miskin yang belum dapat BLSM agar mendapat subsidi lainnya.
"Apakah semua rakyat miskin dapat BLSM di Depok, banyak masyarakat miskin pemegang Jamkesda jelas-jelas warga miskin tak dapat BLSM, disinyalir hanya mereka yang punya Jamkesmas," tukasnya.
Rakyat, ungkap Roy, tak menghendaki dengan kenaikan harga BBM dengan dalih APBN menipis. Namun, Roy menuding hal itu hanya kebohongan dan pengkhianatan wakil rakyat.
"Subsidi itu adalah hak rakyat, Depok harus menggunakan APBD untuk terjun langsung berikan subsidi rakyat dalam bentuk lain," tutupnya.
(mhd)
