Bupati Tana Toraja minta data BLSM direvisi
Kamis, 04 Juli 2013 - 01:45 WIB
Bupati Tana Toraja minta data BLSM direvisi
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat.
Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja.
“Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena data penerima BLSM mengacu pada data penerima raskin. Selama ini banyak warga miskin yang tidak menerima raskin,” ujar Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, Rabu (3/7/2013).
Dikatakan Theofilus, carut marutnya penyaluran BLSM dipicu tidak akuratnya pendataan warga miskin yang dilakukan Badan Pusat Statistik.
Diakuinya, pemerintah kabupaten hingga pemerintah di tingkat desa/kelurahan sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pendataan warga miskin.
Padahal, yang mengetahui betul kondisi kehidupan masyarakat adalah jajaran pemerintah di tingkat kelurahan/desa.
Rendahnya akurasi data warga miskin dalam penyaluran BLSM di kabupaten/kota sangat beresiko bagi jajaran pemerintah hingga ke tingkat paling bawah.
Kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintahan makin melemah.
Pemerintah kabupaten hingga kelurahan/desa akan dituding telah merekayasa data warga miskin karena warga miskin yang layak mendapat bantuan tidak masuk dalam daftar penerima.
Sementara ada warga mampu namanya masuk daftar penerima bantuan yang disalurkan pemerintah. Seperti yang pernah terjadi saat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) beberapa tahun lalu, warga miskin yang tidak masuk daftar penerima melakukan protes ke kantor kelurahan/desa.
“Data warga miskin yang tidak akurat menjadi bumerang bagi aparat pemerintahan. Ujung-ujungnya, bukan BPS sebagai pihak yang melakukan pendataan yang dipersoalkan tetapi aparat yang ada di tingkat kelurahan/desa yang jadi sorotan,” jelas mantan Inspektorat Provinsi Sulsel itu.
Theofilus menyatakan guna mengantisipasi terjadinya gejolak di tengah masyarakat akibat penyaluran BLSM yang ada salah sasaran, data warga miskin yang ada saat ini harus direvisi.
Selain itu, dalam mendata ulang warga miskin, BPS jangan jalan sendiri. Tetapi, harus berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat kelurahan/desa dalam melakukan pendataan dan penentuan warga miskin sasaran BLSM.
“Dalam pendataan warga miskin, jangan mereka (BPS) jalan sendiri. Kalau program pemerintah pusat sudah tidak tidak tepat sasaran, ujung-ujungnya kami yang di daerah menjadi dilematis,” kata Theofilus.
Kepala Cabang Kantor Pos Makale, Albert Palangan menyatakan pendataan penerima BLSM bukan menjadi tanggung jawab pihaknya.
Kantor pos hanya bertugas menyalurkan dana ke warga yang namanya masuk dalam daftar penerima BLSM. Jumlah RTS penerima BLSM di kabupaten Tana Toraja sebanyak 13.552 RTS yang tersebar di 19 kecamatan.
“Jika tidak ada aral melintang, pengambilan dana BLSM di wilayah kabupaten Tana Toraja sudah bisa dilakukan Kamis 4 Juli 2013,” tandasnya.
Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja.
“Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena data penerima BLSM mengacu pada data penerima raskin. Selama ini banyak warga miskin yang tidak menerima raskin,” ujar Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, Rabu (3/7/2013).
Dikatakan Theofilus, carut marutnya penyaluran BLSM dipicu tidak akuratnya pendataan warga miskin yang dilakukan Badan Pusat Statistik.
Diakuinya, pemerintah kabupaten hingga pemerintah di tingkat desa/kelurahan sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pendataan warga miskin.
Padahal, yang mengetahui betul kondisi kehidupan masyarakat adalah jajaran pemerintah di tingkat kelurahan/desa.
Rendahnya akurasi data warga miskin dalam penyaluran BLSM di kabupaten/kota sangat beresiko bagi jajaran pemerintah hingga ke tingkat paling bawah.
Kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintahan makin melemah.
Pemerintah kabupaten hingga kelurahan/desa akan dituding telah merekayasa data warga miskin karena warga miskin yang layak mendapat bantuan tidak masuk dalam daftar penerima.
Sementara ada warga mampu namanya masuk daftar penerima bantuan yang disalurkan pemerintah. Seperti yang pernah terjadi saat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) beberapa tahun lalu, warga miskin yang tidak masuk daftar penerima melakukan protes ke kantor kelurahan/desa.
“Data warga miskin yang tidak akurat menjadi bumerang bagi aparat pemerintahan. Ujung-ujungnya, bukan BPS sebagai pihak yang melakukan pendataan yang dipersoalkan tetapi aparat yang ada di tingkat kelurahan/desa yang jadi sorotan,” jelas mantan Inspektorat Provinsi Sulsel itu.
Theofilus menyatakan guna mengantisipasi terjadinya gejolak di tengah masyarakat akibat penyaluran BLSM yang ada salah sasaran, data warga miskin yang ada saat ini harus direvisi.
Selain itu, dalam mendata ulang warga miskin, BPS jangan jalan sendiri. Tetapi, harus berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat kelurahan/desa dalam melakukan pendataan dan penentuan warga miskin sasaran BLSM.
“Dalam pendataan warga miskin, jangan mereka (BPS) jalan sendiri. Kalau program pemerintah pusat sudah tidak tidak tepat sasaran, ujung-ujungnya kami yang di daerah menjadi dilematis,” kata Theofilus.
Kepala Cabang Kantor Pos Makale, Albert Palangan menyatakan pendataan penerima BLSM bukan menjadi tanggung jawab pihaknya.
Kantor pos hanya bertugas menyalurkan dana ke warga yang namanya masuk dalam daftar penerima BLSM. Jumlah RTS penerima BLSM di kabupaten Tana Toraja sebanyak 13.552 RTS yang tersebar di 19 kecamatan.
“Jika tidak ada aral melintang, pengambilan dana BLSM di wilayah kabupaten Tana Toraja sudah bisa dilakukan Kamis 4 Juli 2013,” tandasnya.
(lns)
