Dana rehab SMP di Garut bocor

Sindonews.com - Dana rehab kelas untuk setiap SMP di Kabupaten Garut diduga bocor. Kebocoran terjadi setelah setiap sekolah diwajibkan menyetorkan uang sebesar 10 hingga 20 persen dari dana bantuan yang diterima.

"Kewajiban ini sudah ada kesepakatannya. Katanya untuk biaya administrasi. Apalagi kalau bukan untuk uang lelah dan kebutuhan operasional para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut," ujar salah seorang kepala sekolah SMP di wilayah Garut Selatan yang enggan disebutkan identitasnya, Rabu (3/7/2013).

Menurut dia, pungutan di setiap pencairan dana bantuan ini sudah lumrah terjadi. Sebab bila tidak membayar, dia khawatir tidak akan mendapatkan bantuan bila sekolahnya mengalami kerusakan.

"Dari bantuan yang kami terima sebesar Rp360 juta, kami menyetorkan dana sebesar Rp72 juta atau 20 persennya," sebutnya.

Dana bantuan ini sendiri digunakan untuk memperbaiki 14 ruang kelas yang mengalami kerusakan sedang dan berat.

Sebanyak empat kelas rusak berat dan 10 ruangan lainnya rusak ringan.

"Sebenarnya bila dana yang kami terima tidak dipungut separuhnya, biaya untuk perbaikan seluruh kelas tetap tidak akan cukup. Tapi bagaimana lagi, kami harus menghemat. Akhirnya perbaikan sekolah sedikit terbantu karena prosesnya terbantu dengan sistem swakelola dengan para orang tua siswa," urainya.

Sesuai dengan aturan, semestinya dana yang diberikan untuk memperbaiki satu ruang kelas yang rusak berat sebesar Rp90 juta. Sedangkan untuk memperbaiki satu ruangan rusak ringan sebesar Rp45 juta.

Dari informasi yang dihimpun, jumlah sekolah di Garut yang mendapatkan bantuan ini total sebanyak 129 SMP dengan anggaran sebesar Rp21 miliar.

Dana rehab itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) dengan pos dana alokasi khusus (DAK).

Kondisi serupa juga dialami oleh beberapa SMP di wilayah perkotaan Garut. Salah seorang kepala sekolah di wilayah ini, Ade, mengaku diwajibkan untuk membayar setoran sebesar tujuh hingga 10 persen dari total dana bantuan.

“Kami harus setor tujuh persen atau Rp6,3 juta karena hanya dapat bantuan satu ruang kelas saja. Uang itu diambil dari dana yang sekolah kami terima sebesar Rp90 juta. Sebelum pengerjaan perbaikan dimulai, uang itu sudah mesti diserahkan ke pejabat di Disdik Garut,” ujarnya.

Kadisdik Kabupaten Garut Mahmud membenarnya adanya kabar pungutan yang dilakukan bawahnya ke tiap sekolah penerima bantuan. Namun dia mengaku sulit untuk membuktikan kebenaran pungli tersebut.

“Semuanya tidak ada yang mau mengaku. Saya sudah tanya ke Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) dan juga pada para kepala sekolah, tapi tidak ada yang mau bicara,” ujarnya.

Namun demikian, Mahmud menegaskan akan menyelidiki isu pungutan dana bantuan tersebut. Sementara itu, Kabid Dikmen Disdik Kabupaten Garut Somantri membantah adanya setoran dari ke sekolah untuk dirinya.

“Saya bisa serang balik yang menyebutkan saya memungut uang dari sekolah,” katanya singkat.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Garut Helmy Budiman mengaku telah menerima informasi terkait adanya pungli dana rehab.
Karena itu dirinya telah menyiapkan tim untuk menelusiri pungutan liar tersebut.

"Dewan juga akan meminta Inspektorat daerah untuk melakukan audit investagasi di dinas pendidikan. Hasil audit itu akan kita samakan dengan penyelidikan kita. Karena sekarang percuma kita panggil disdik. Sebab, jawabanya pasti tidak ada pungutan,” ujarnya.

Helmy mengaku masalah pungutan dalam pembangunan fisik di lingkungan Disdik Garut bukan kali pertama. Pada 2011 lalu, banyak di antara sekolah penerima bantuan DAK yang tidak beres direhab.

"Bahkan pembangunannya juga tidak sesuai dengan spesifikasi. Sudah berkali-kali, saya telah meminta agar pembangunan fisik dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Tata Ruang, dan Cipta Karya (Dispertacip). Sedangkan Disdik Garut hanya mengurus mutu pendidikan saja. Tapi sampai sekarang usulan ini belum juga terealisasi,” pungkasnya.