Kacau pembagian KPS, sejumlah warga kembalikan dana BLSM
Senin, 01 Juli 2013 - 21:47 WIB
Kacau pembagian KPS, sejumlah warga kembalikan dana BLSM
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah warga yang menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) mengembalikan dana tersebut ke pengurus rukun tetangga (RT).
Misalnya saja, Mulyanto, warga RT 002/RW 004, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, ini secara sadar mengembalikan dana yang seharusnya diberikan kepada rumah tangga sasaran (RTS) sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Saat menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dirinya sempat kaget lantaran seharusnya kartu itu tidak diberikan padanya. Pasalnya, masih banyak pula penerima BLSM yang ternyata warga mampu namun tetap menerima uang tersebut.
Seperti yang terjadi saat penyaluran BLSM di Kantor Pos Sukmajaya beberapa waktu lalu. Indah (34), salah seorang penerima BLSM mengaku senang mendapat kompensasi tersebut.
Padahal, warga Cilodong RT 003/RW 005 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Depok terlihat menggunakan emas seperti cincing dan anting. Serta memiliki telepon genggam berkamera serta memiliki kendaraan roda dua.
Saat turun dari motor Honda Beat warna Biru B 6486 ENO, ibu empat anak ini langsung menuju loket verifikasi. Sekitar 10 menit kemudian dia pun sudah mengantongi uang Rp300.000. "Senang tentunya. Siapa yang enggak senang dapat uang. Buat kebutuhan anak," aku Indah.
Basri, Ketua RT 002/RW 004 Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos mengatakan, warganya itu mengembalikan uang yang telah dicairkan. Mulyanto sengaja mencairkan uang itu dan setelah mendapatkan uang kemudian diberikan kepada dirinya.
"Uangnya memang diambil dulu, lalu dikembalikan ke saya. Saya lalu berikan lagi pada warga saya yang benar-benar tidak mampu," kata Basri.
Dirinya mempertanyakan, bagaimana proses pemilihan warga yang mendapatkan BLSM tersebut. Sebab, banyak warga yang sebenarnya mampu namun mendapatkan jatah BLSM.
Sementara warga yang benar-benar tidak mampu malah tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Hal serupa juga terjadi di RT 004/RW 004, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji. Menurut Rofiih, Ketua RW 004, salah satu warganya yang memiliki dua angkutan umum serta tiga motor, namun masih mendapatkan KPS untuk mengambil BLSM.
Kartu tersebut akhirnya dikembalikan lagi ke kelurahan. "Ada juragan angkot yang dapat, akhirnya dikembalikan lagi. Saya bingung mau mengembalikan ke mana, tapi karena kelurahan adalah atasan saya, jadi saya kembalikan ke kelurahan," ujar dia.
Rofiih mengatakan, pembagian KPS tersebut memang tidak melalui RT/RW melainkan langsung dikirim ke alamat rumah tangga sasaran. Akibatnya BLSM banyak yang tidak tepat sasaran.
"Padahal sebenarnya kan kami yang paling mengetahui mana warga yang benar-benar tidak mampu. Ini tiba-tiba saja langsung dikirim oleh petugas pos, padahal banyak orang yang lebih membutuhkan tidak mendapatkan BLSM," kata dia.
Kepala Kantor Pos Kota Depok Asep Saepul Uyun mengatakan, pengembalian KPS bisa dilakukan melalui kelurahan di tempat masing-masing. Selanjutnya kelurahan akan menyerahkan KPS tersebut ke kecamatan sampai ke pusat.
KPS tersebut akan dialihkan ke warga lain yang lebih membutuhkan. Namun, KPS tidak bisa begitu saja diberikan ke warga lain tanpa melalui perantara pusat.
"Jadi tidak bisa kartu punya si A langsung diberikan pada tetangganya. Jadi yang punya A harus dikembalikan dulu, baru pemerintah yang memberikannya kembali ke orang lain," kata Asep.
Namun hingga saat ini, belum ada KPS yang dikembalikan ke Kantor Pos Kota Depok. Jika dikembalikan, KPS tersebut akan diberikan pada pemberian BLSM sesi ke dua pada bulan September.
Penerima BLSM di Kota Depok mencapai 41.103 RTS. Jumlah itu terdiri dari dua wilayah kerja yaitu Depok 30.290 RTS dan Sawangan 10.813 RTS. Sampai akhir Juni 2013, sebanyak 60 persen kuota BLSM sudah diberikan pada pemilik KPS.
Misalnya saja, Mulyanto, warga RT 002/RW 004, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, ini secara sadar mengembalikan dana yang seharusnya diberikan kepada rumah tangga sasaran (RTS) sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Saat menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dirinya sempat kaget lantaran seharusnya kartu itu tidak diberikan padanya. Pasalnya, masih banyak pula penerima BLSM yang ternyata warga mampu namun tetap menerima uang tersebut.
Seperti yang terjadi saat penyaluran BLSM di Kantor Pos Sukmajaya beberapa waktu lalu. Indah (34), salah seorang penerima BLSM mengaku senang mendapat kompensasi tersebut.
Padahal, warga Cilodong RT 003/RW 005 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Depok terlihat menggunakan emas seperti cincing dan anting. Serta memiliki telepon genggam berkamera serta memiliki kendaraan roda dua.
Saat turun dari motor Honda Beat warna Biru B 6486 ENO, ibu empat anak ini langsung menuju loket verifikasi. Sekitar 10 menit kemudian dia pun sudah mengantongi uang Rp300.000. "Senang tentunya. Siapa yang enggak senang dapat uang. Buat kebutuhan anak," aku Indah.
Basri, Ketua RT 002/RW 004 Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos mengatakan, warganya itu mengembalikan uang yang telah dicairkan. Mulyanto sengaja mencairkan uang itu dan setelah mendapatkan uang kemudian diberikan kepada dirinya.
"Uangnya memang diambil dulu, lalu dikembalikan ke saya. Saya lalu berikan lagi pada warga saya yang benar-benar tidak mampu," kata Basri.
Dirinya mempertanyakan, bagaimana proses pemilihan warga yang mendapatkan BLSM tersebut. Sebab, banyak warga yang sebenarnya mampu namun mendapatkan jatah BLSM.
Sementara warga yang benar-benar tidak mampu malah tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Hal serupa juga terjadi di RT 004/RW 004, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji. Menurut Rofiih, Ketua RW 004, salah satu warganya yang memiliki dua angkutan umum serta tiga motor, namun masih mendapatkan KPS untuk mengambil BLSM.
Kartu tersebut akhirnya dikembalikan lagi ke kelurahan. "Ada juragan angkot yang dapat, akhirnya dikembalikan lagi. Saya bingung mau mengembalikan ke mana, tapi karena kelurahan adalah atasan saya, jadi saya kembalikan ke kelurahan," ujar dia.
Rofiih mengatakan, pembagian KPS tersebut memang tidak melalui RT/RW melainkan langsung dikirim ke alamat rumah tangga sasaran. Akibatnya BLSM banyak yang tidak tepat sasaran.
"Padahal sebenarnya kan kami yang paling mengetahui mana warga yang benar-benar tidak mampu. Ini tiba-tiba saja langsung dikirim oleh petugas pos, padahal banyak orang yang lebih membutuhkan tidak mendapatkan BLSM," kata dia.
Kepala Kantor Pos Kota Depok Asep Saepul Uyun mengatakan, pengembalian KPS bisa dilakukan melalui kelurahan di tempat masing-masing. Selanjutnya kelurahan akan menyerahkan KPS tersebut ke kecamatan sampai ke pusat.
KPS tersebut akan dialihkan ke warga lain yang lebih membutuhkan. Namun, KPS tidak bisa begitu saja diberikan ke warga lain tanpa melalui perantara pusat.
"Jadi tidak bisa kartu punya si A langsung diberikan pada tetangganya. Jadi yang punya A harus dikembalikan dulu, baru pemerintah yang memberikannya kembali ke orang lain," kata Asep.
Namun hingga saat ini, belum ada KPS yang dikembalikan ke Kantor Pos Kota Depok. Jika dikembalikan, KPS tersebut akan diberikan pada pemberian BLSM sesi ke dua pada bulan September.
Penerima BLSM di Kota Depok mencapai 41.103 RTS. Jumlah itu terdiri dari dua wilayah kerja yaitu Depok 30.290 RTS dan Sawangan 10.813 RTS. Sampai akhir Juni 2013, sebanyak 60 persen kuota BLSM sudah diberikan pada pemilik KPS.
(mhd)
