Hanura Tana Toraja nilai data BLSM ngawur

Sindonews.com - Pengurus DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kabupaten Tana Toraja, menengarai data rumah tangga sasaran (RTS) penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat.

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Tana Toraja Andarias Tadan menyatakan, penentuan nama-nama RTS penerima BLSM di Kabupaten Tana Toraja, belum akurat. Pasalnya, data RTS penerima BLSM, mengacu pada data RTS, dan penerima raskin merupakan data statistik tahun 2011 lalu.

Dengan demikian, ada dari dari masyarakat yang tidak seharusnya menerima BLSM, malah menerima. Begitu juga sebaliknya, ada masyarakat yang seharusnya menerima BLSM justru tidak menerima.

Menurut legislator Hanura DPRD Tana Toraja itu, proses pendataan warga miskin di Kabupaten Tana Toraja tidak melibatkan pihak kelurahan/desa. Ada indikasi petugas pendata melakukan pendataan warga miskin hanya mengambil data sampel saja dan tidak langsung melakukan pendataan dari rumah ke rumah.

Akibatnya, ada warga yang layak mendapat bantuan pemerintah tidak didata. Dampak data warga miskin yang tidak akurat akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat.

Agar tidak terjadi gejolak di masyarakat, proses pendataan warga miskin harus dilakukan ulang. Pendataan pun harus melibatkan pemerintah kelurahan/desa hingga RT/RW yang paling paham kondisi kehidupan masyarakatnya

“Dalam penyaluran raskin, ada RTS miskin yang tidak menerima raskin, justru ada keluarga mampu yang menerima raskin. Itu akan kembali terjadi dalam penyaluran BLSM akibat data yang tidak akurat,” jelas Andarias kepada wartawan, di Makale, Kamis (27/62013).

Dikatakan Andarias, Partai Hanura siap memantau dan mengawasi penyaluran BLSM di kabupaten Tana Toraja. Selain data yang tidak akurat, lanjut Andarias, penyaluran BLSM hanya menjadi ajang politik ataupun pencitraan bagi kalangan partai politik (Parpol) tertentu.

Apalagi, BLSM disalurkan menjelang pemilu 2014 memanfaatkan moment kenaikan harga BBM. Bagi Hanura, penyaluran BLSM dampak dari kenaikan harga BBM tidak mendidik justru memanjakan msyarakat menjadi malas.

“Pengurus dan kader Partai Hanura di Tana Toraja siap mengawasi penyaluran BLSM agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan menjelang pemilu 2014,” terangnya.

Salah satu contoh data warga miskin yang tidak akurat pada data RTS penerima raskin 2013 di kelurahan Rembon kecamatan Rembon. Data yang diperoleh di kantor kelurahan Rembon, jumlah KK di kelurahan Rembon sebanyak 267 KK. 50 KK diantaranya merupakan warga miskin.

Namun, data penerima raskin tahun 2013 hanya 38 RTS. Bahkan ada beberapa RTS penerima raskin di kelurahan Rembon merupakan warga mampu sementara ada beberapa warga yang miskin di Dusun Tado, Kelurahan Rembon, justru tidak menerima raskin.

“Dalam pendataan warga miskin, pihak kelurahan tidak pernah dilibatkan. Setiap tahun kami hanya menerima data penerima raskin. Tahun ini ada 38 RTS penerima raskin, empat RTS diantara kehidupan ekonominya sudah mampu,” ujar Lurah Rembon Alfian Andilolo.

Berdasarkan data kantor pos cabang Makale, data penerima BLSM di kabupaten Tana Toraja sebanyak 13.552 RTS. Hingga saat ini, BLSM belum bisa diambil RTS penerima lantaran Kartu Pengendalian Sosial (KPS) belum dibagikan kantor pos cabang Makale.