Diduga terlibat korupsi, Bupati Bogor didesak mundur
Selasa, 25 Juni 2013 - 14:12 WIB
Diduga terlibat korupsi, Bupati Bogor didesak mundur
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah mahasiswa Bogor yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat untuk Perubahan (Ammpera) berunjukrasa di depan Komplek Pemkab Bogor, Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor.
Mereka mendesak Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) mundur dari jabatannya karena gagal menjalankan amanah masyarakat Bogor dan malah menyuburkan korupsi.
"Banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum pemangku kebijakan di Kabupaten Bogor, maka dari itu menuntut penegak hukum di Kabupaten Bogor ditegakan seadil-adilnya," kata Presidium Ammpera, Ridwa Arifin, dalam orasinya, Selasa (25/6/2013).
Lebih lanjut ia menjelaskan berbagai kasus hukum di wilayah Kabupaten Bogor diantaranya dugaan kasus korupsi suku cadang truk di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).
Kemudian dugaan kasus suap lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang melibatkan oknum pejabat tinggi daerah yang telah menerbitkan izin lokasi nyata sebagian lahan tersebut masuk kawasan konservasi di Tanjungsari, Kabupaten Bogor.
"Yang paling menonjol adalah kasus dugaan suap penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) pusat pelatihan dan pendidikan sarana olahraga (P3SON) Hambalang yang saat ini masih ditangani KPK," tegasnya.
Mereka mendesak Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) mundur dari jabatannya karena gagal menjalankan amanah masyarakat Bogor dan malah menyuburkan korupsi.
"Banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum pemangku kebijakan di Kabupaten Bogor, maka dari itu menuntut penegak hukum di Kabupaten Bogor ditegakan seadil-adilnya," kata Presidium Ammpera, Ridwa Arifin, dalam orasinya, Selasa (25/6/2013).
Lebih lanjut ia menjelaskan berbagai kasus hukum di wilayah Kabupaten Bogor diantaranya dugaan kasus korupsi suku cadang truk di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).
Kemudian dugaan kasus suap lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang melibatkan oknum pejabat tinggi daerah yang telah menerbitkan izin lokasi nyata sebagian lahan tersebut masuk kawasan konservasi di Tanjungsari, Kabupaten Bogor.
"Yang paling menonjol adalah kasus dugaan suap penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) pusat pelatihan dan pendidikan sarana olahraga (P3SON) Hambalang yang saat ini masih ditangani KPK," tegasnya.
(ysw)
