Pengurus Rt/Rw di Bekasi tuntut pencairan honor
Sabtu, 22 Juni 2013 - 12:14 WIB
Pengurus Rt/Rw di Bekasi tuntut pencairan honor
A
A
A
Sindonews.com - Honor ribuan pengurus rukun tetangga/warga (Rt/Rw) di Kota Bekasi belum dibayar. Mereka menagih janji dari Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi segera mencairkan honor yang belum dibayar sejak enam bulan terakhir.
Salah satu Ketua RW di Kecamatan Medan Satria Jimmy (30) mengaku, belum menerima honor sejak enam bulan terakhir. Menurut dia, jumlah honor untuk ketua RW sebesar Rp200 ribu, dan ketua RT sebesar Rp150 ribu perbulan.
"Jangan hanya janji menjelang pilkada (pemilihan kepala daerah) saja, buktikan sekarang mana janjinya," ujar Jimmy kepada Sindonews, Sabtu (22/6/2013).
Janji pemberian honor itu, kata Jimmy, dilakukan pasangan incumbent itu saat Pemilukada Kota Bekasi tahun 2012 lalu.
Dia menambahkan, jika dilihat dari jumlahnya memang minim, akan tetapi honor tersebut merupakan penghargaan yang diterima atas jerih payah menjaga gawang pemenangan Rahmat di lingkungan. "Kami butuh perhatian," ujarnya.
Akibatnya, pengurus RT dan RW di Kecamatan Pondok Melati dan Bekasi Barat, mengancam tidak akan mensosialisasikan program pemerintah, seperti pembuatan E-KTP dan pencatatan Daftar Pemilih Pemilu Potensial (DP4) 2014 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selain itu, kata dia, honor tersebut dinilai sebagai motivasi dalam menggerakkan kesadaran di lingkungan masyarakat.
"Jika Juli honornya tidak dicairkan, kami akan melawan semua kebijakan Pemkot (Pemerintah Kota) Bekasi," ungkap pengurus RT di Kecamatan Pondok Melati, Asdi (35).
Salah satu Ketua RW di Kecamatan Medan Satria Jimmy (30) mengaku, belum menerima honor sejak enam bulan terakhir. Menurut dia, jumlah honor untuk ketua RW sebesar Rp200 ribu, dan ketua RT sebesar Rp150 ribu perbulan.
"Jangan hanya janji menjelang pilkada (pemilihan kepala daerah) saja, buktikan sekarang mana janjinya," ujar Jimmy kepada Sindonews, Sabtu (22/6/2013).
Janji pemberian honor itu, kata Jimmy, dilakukan pasangan incumbent itu saat Pemilukada Kota Bekasi tahun 2012 lalu.
Dia menambahkan, jika dilihat dari jumlahnya memang minim, akan tetapi honor tersebut merupakan penghargaan yang diterima atas jerih payah menjaga gawang pemenangan Rahmat di lingkungan. "Kami butuh perhatian," ujarnya.
Akibatnya, pengurus RT dan RW di Kecamatan Pondok Melati dan Bekasi Barat, mengancam tidak akan mensosialisasikan program pemerintah, seperti pembuatan E-KTP dan pencatatan Daftar Pemilih Pemilu Potensial (DP4) 2014 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selain itu, kata dia, honor tersebut dinilai sebagai motivasi dalam menggerakkan kesadaran di lingkungan masyarakat.
"Jika Juli honornya tidak dicairkan, kami akan melawan semua kebijakan Pemkot (Pemerintah Kota) Bekasi," ungkap pengurus RT di Kecamatan Pondok Melati, Asdi (35).
(mhd)
