Penerima BLSM di Kulonprogo mencapai 43.021 warga
Rabu, 19 Juni 2013 - 15:26 WIB
Penerima BLSM di Kulonprogo mencapai 43.021 warga
A
A
A
Sindonews.com – Dalam waktu dekat, Kantor Pos Kulonprogo akan membagikan 43.021 Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai salahsatu syarat pencairan Bantuan langsung Sementara masyarakat (BLSM).
Nantinya, kartu ini digunakan untuk mencairkan dana BLSM Rp 150 ribu perbulan selama empat bulan. Namun, belum jelas kapan BLSM dicairkan kepada masyarakat.
Kepala Kantor Pos Kulonprogo Abdullah mengatakan, pada tanggal 22 Juni, Menko Kesra Agung Laksono akan berada di DIY. Dia menduga keberadaan Agung berkaitan dengan pencanangan BLSM di Yogyakarta.
“Mungkin setelah itu dicairkan,” kata Abdullah, Rabu (19/6/2013).
Menurut dia, kantor pos tidak tahu menahu terkait jumlah penerima BLSM. Sebab, kantornya hanya menjadi penyalur uang dan pendistribusi kartu.
Distribusi akan dilakukan di 12 kantor pos yang ada di masing-masing kecamatan, berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.
“KPS akan didistribusikan langsung kepada warga. Kalau mepet kita akan koordinasi dengan kelurahan," terangnya.
Sedangkan KPS, lanjutnya, hanya boleh diterima oleh yang bersangkutan atau suami/istri atau anak kandung penerima.
"Kami tidak tahu pendataannya karena itu dari pusat. Sekarang kartu dalam proses pengiriman,” terangnya.
Nantinya, kartu ini digunakan untuk mencairkan dana BLSM Rp 150 ribu perbulan selama empat bulan. Namun, belum jelas kapan BLSM dicairkan kepada masyarakat.
Kepala Kantor Pos Kulonprogo Abdullah mengatakan, pada tanggal 22 Juni, Menko Kesra Agung Laksono akan berada di DIY. Dia menduga keberadaan Agung berkaitan dengan pencanangan BLSM di Yogyakarta.
“Mungkin setelah itu dicairkan,” kata Abdullah, Rabu (19/6/2013).
Menurut dia, kantor pos tidak tahu menahu terkait jumlah penerima BLSM. Sebab, kantornya hanya menjadi penyalur uang dan pendistribusi kartu.
Distribusi akan dilakukan di 12 kantor pos yang ada di masing-masing kecamatan, berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.
“KPS akan didistribusikan langsung kepada warga. Kalau mepet kita akan koordinasi dengan kelurahan," terangnya.
Sedangkan KPS, lanjutnya, hanya boleh diterima oleh yang bersangkutan atau suami/istri atau anak kandung penerima.
"Kami tidak tahu pendataannya karena itu dari pusat. Sekarang kartu dalam proses pengiriman,” terangnya.
(ysw)
