Ada LHI di soal ujian SMK, PKS berang
Rabu, 19 Juni 2013 - 14:06 WIB
Ada LHI di soal ujian SMK, PKS berang
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bogor akan melaporkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor, Rustandi ke Polres Bogor, besok.
Laporan tersebut menyusul adanya temuan soal Ujian Kenaikan Kelas (UKK) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kabupaten Bogor, yang menyinggung kasus penyitaan mobil mewah mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishak (LHI), yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kuota daging sapi impor, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh KPK.
Kepala Bidang Kebijakan Publik DPD PKS Kabupaten Bogor Eko Syaiful Rohman berjanji, segera membuat laporan ke Polres Bogor terkait temuan tersebut.
"Kalau tidak berhalangan, kami akan melaporkannya hari ini atau besok (Kamis) ke Polres Bogor,” ungkap Eko kepada wartawan, Rabu (19/6/2013).
Lebih lanjut ia menjelaskan, Kadisdik Rustandi akan dilaporkan karena telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap partainya.
"Kami sudah rapat semalam dengan pengurus DPD PKS dan memutuskan untuk segera melaporkan Kadisdik. Bahkan kami sudah menunjuk kuasa hukum, untuk mempelajari materi soal ujian kenaikan kelas itu," terangnya.
Ia yakin, dalam pembuatan soal UKK SMK se-Kabupaten Bogor dalam bentuk pilihan ganda, ada unsur kesengajaan dengan menyinggung kasus hukum LHI ke salah satu materi yang diujikan kepada siswa. Pasalnya, siswa kelas XI SMK merupakan pemilih pemula.
"Siswa kelas XI SMK merupakan pemilih pemula. Tak hanya itu, dalam penempatan soal di nomor urut paling akhir dan itu pasti ditujukan agar mudah diingat," katanya.
Ia menduga, Disdik Kabupaten Bogor sudah disusupi oleh kepentingan politik tertentu untuk merusak citra PKS.
Laporan tersebut menyusul adanya temuan soal Ujian Kenaikan Kelas (UKK) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kabupaten Bogor, yang menyinggung kasus penyitaan mobil mewah mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishak (LHI), yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kuota daging sapi impor, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh KPK.
Kepala Bidang Kebijakan Publik DPD PKS Kabupaten Bogor Eko Syaiful Rohman berjanji, segera membuat laporan ke Polres Bogor terkait temuan tersebut.
"Kalau tidak berhalangan, kami akan melaporkannya hari ini atau besok (Kamis) ke Polres Bogor,” ungkap Eko kepada wartawan, Rabu (19/6/2013).
Lebih lanjut ia menjelaskan, Kadisdik Rustandi akan dilaporkan karena telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap partainya.
"Kami sudah rapat semalam dengan pengurus DPD PKS dan memutuskan untuk segera melaporkan Kadisdik. Bahkan kami sudah menunjuk kuasa hukum, untuk mempelajari materi soal ujian kenaikan kelas itu," terangnya.
Ia yakin, dalam pembuatan soal UKK SMK se-Kabupaten Bogor dalam bentuk pilihan ganda, ada unsur kesengajaan dengan menyinggung kasus hukum LHI ke salah satu materi yang diujikan kepada siswa. Pasalnya, siswa kelas XI SMK merupakan pemilih pemula.
"Siswa kelas XI SMK merupakan pemilih pemula. Tak hanya itu, dalam penempatan soal di nomor urut paling akhir dan itu pasti ditujukan agar mudah diingat," katanya.
Ia menduga, Disdik Kabupaten Bogor sudah disusupi oleh kepentingan politik tertentu untuk merusak citra PKS.
(stb)
