Perisai juga tolak BBM naik
Senin, 17 Juni 2013 - 15:19 WIB
Perisai juga tolak BBM naik
A
A
A
Sindonews.com - Selain dari Konsolidasi Mahasiswa se-Indonesia dan buruh, organisasi sayap Perindo juga ikut berunjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Gedung DPR.
Organisasi yang menamakan dirinya Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (Perisai) Perindo ini hanya membawa puluhan orang. Kepada para wartawan, Ketua Umum Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Perindo (Perisai Perindo) Muhammad Sukron mengatakan, pihaknya mendukung penolakan kenaikan BBM.
Menurutnya, seyogyanya pemerintah tidak menaikkan harga BBM. "Pemerintah seharusnya tidak menghentikan BBM bersubsidi bagi rakyat, karena rencana tersebut hanya akan menambah penderitaan rakyat kecil," kata Sukron di lokasi unjuk rasa, Senin (17/6/2013).
Pemerintah saat ini sudah tidak bisa memimpin dan menata negara, apabila mengambil langkah menutup Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan menghentikan subsidi bagi rakyat.
"Mereka tidak serius menutupi biaya anggaran dengan menghentikan subsidi BBM. Kalau hanya begitu, semua juga bisa jadi presiden," katanya.
Pemerintah, lanjut Sukron, harusnya mencermati berbagai upaya untuk menutupi APBN yang lebih pro rakyat dengan cara mengoptimalkan pajak, mengikis perbuatan tindak pidana korupsi para pejabat dan melibatkan rakyat sebagai sumber daya alam.
"Bantuan Langsung Sementara (BLSM) hanyalah akal-akalan pemerintah untuk meredam perlawanan rakyat atas rencana kebijakan. Ini semua terkesan bermuatan politik," pungkasnya.
Organisasi yang menamakan dirinya Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (Perisai) Perindo ini hanya membawa puluhan orang. Kepada para wartawan, Ketua Umum Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Perindo (Perisai Perindo) Muhammad Sukron mengatakan, pihaknya mendukung penolakan kenaikan BBM.
Menurutnya, seyogyanya pemerintah tidak menaikkan harga BBM. "Pemerintah seharusnya tidak menghentikan BBM bersubsidi bagi rakyat, karena rencana tersebut hanya akan menambah penderitaan rakyat kecil," kata Sukron di lokasi unjuk rasa, Senin (17/6/2013).
Pemerintah saat ini sudah tidak bisa memimpin dan menata negara, apabila mengambil langkah menutup Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan menghentikan subsidi bagi rakyat.
"Mereka tidak serius menutupi biaya anggaran dengan menghentikan subsidi BBM. Kalau hanya begitu, semua juga bisa jadi presiden," katanya.
Pemerintah, lanjut Sukron, harusnya mencermati berbagai upaya untuk menutupi APBN yang lebih pro rakyat dengan cara mengoptimalkan pajak, mengikis perbuatan tindak pidana korupsi para pejabat dan melibatkan rakyat sebagai sumber daya alam.
"Bantuan Langsung Sementara (BLSM) hanyalah akal-akalan pemerintah untuk meredam perlawanan rakyat atas rencana kebijakan. Ini semua terkesan bermuatan politik," pungkasnya.
(mhd)
