Ahok akan stop izin usaha Bakrie Group
Kamis, 13 Juni 2013 - 09:36 WIB
Ahok akan stop izin usaha Bakrie Group
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah DKI Jakarta akan bersikap tegas terhadap para pengembang yang lalai membayar kewajiban atas kepemilikan usaha seperti apartemen. Salah satunya perusahaan Bakrie Group.
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok mengatakan, perusahaan milik pengusaha Aburizal Bakrie tersebut konon paling banyak memiliki tagihan pembayaran bangunan usaha yang dimilikinya di Jakarta.
"Kemarin katanya Bakrie yang paling banyak, kita tagih. Kalo dia bangun lagi kita tahan," kata Ahok, di Balaikota, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Selain itu, perusahaan milik Ketua Umum partai Golkar tersebut harus terlebih dahulu membayar kewajiban atas kepemilikan lahan dan bangunan kepada pemerintah DKI Jakarta, jika ingin dipermudah dalam mengurus izin mendirikan usaha bangunan.
"Kalo mereka ajukan izin, kami tahan. Kita, kalau dia tidak mau bereskan, enggak mau tahu, enggak mau dikerjain," ujarnya.
Sementara itu, rencananya kepemilikan lahan dan bangunan yang dimiliki Bakrie Group akan dijual kebeberapa perusahaan seperti ke Pertamina dan Sinarmas. Namun, menurut Ahok, Bakrie Group tetap harus melaksanakan kewajiban membayar kepada Pemerintah DKI.
Seperti diketahui, Bakrie Group diwajibkan membayar hutang atas kepemilikan usaha kepada pemerintah DKI Jakarta. Kewajiban tersebut sebesar 20 persen dan Pemerintah DKI meminta dialokasikan dalam bentuk rumah susun atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok mengatakan, perusahaan milik pengusaha Aburizal Bakrie tersebut konon paling banyak memiliki tagihan pembayaran bangunan usaha yang dimilikinya di Jakarta.
"Kemarin katanya Bakrie yang paling banyak, kita tagih. Kalo dia bangun lagi kita tahan," kata Ahok, di Balaikota, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Selain itu, perusahaan milik Ketua Umum partai Golkar tersebut harus terlebih dahulu membayar kewajiban atas kepemilikan lahan dan bangunan kepada pemerintah DKI Jakarta, jika ingin dipermudah dalam mengurus izin mendirikan usaha bangunan.
"Kalo mereka ajukan izin, kami tahan. Kita, kalau dia tidak mau bereskan, enggak mau tahu, enggak mau dikerjain," ujarnya.
Sementara itu, rencananya kepemilikan lahan dan bangunan yang dimiliki Bakrie Group akan dijual kebeberapa perusahaan seperti ke Pertamina dan Sinarmas. Namun, menurut Ahok, Bakrie Group tetap harus melaksanakan kewajiban membayar kepada Pemerintah DKI.
Seperti diketahui, Bakrie Group diwajibkan membayar hutang atas kepemilikan usaha kepada pemerintah DKI Jakarta. Kewajiban tersebut sebesar 20 persen dan Pemerintah DKI meminta dialokasikan dalam bentuk rumah susun atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.
(lal)
