Tolak kenaikan BBM, PKS bantah sebagai pencitraan
Senin, 03 Juni 2013 - 17:12 WIB
Tolak kenaikan BBM, PKS bantah sebagai pencitraan
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Depok membantah melakukan pencitraan, terhadap aksi pemasangan 110 spanduk sebagai bentuk penolakan kebijakan Pemerintah Pusat, yang rencananya akan menaikkan harga baham bakar minyak (BBM).
Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Depok Mutaqin, penolakan yang dilakukan PKS bukan untuk menaikan citra PKS dimata masyarakat. Melainkan untuk menyelamatkan rakyat miskin.
"Saya yakin isu ini tidak membuat dukungan PKS meledak. Justru kita murni ingin menyelamatkan masyarakat," akunya, Senin (3/6/2013).
Mutaqin menilai, pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang hanya sampai lima bulan bukan solusi. Seharusnya, pemerintah memperbaiki jalur energi di Indonesia. Pasalnya, selama ini masih banyak perusahaan yang menggunakan BBM bersubsidi.
"Jalur energi yang salah sasaran itu yang harusnya dibenahi," ungkapnya.
Mutaqin mengingatkan, sebentar lagi masyarakat dihadapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal itu sudah pasti memerlukan biaya tidak sedikit.
"Alasan ini harusnya dapat menunda rencana pemerintah. Jangan sampai jumlah anak putus sekolah bertambah banyak," kata dia.
Menurut Qurtifa, penolakan kenaikan BBM merupakan hasil kajian tim ekonomi PKS. Semua struktur sudah sepakat dengan rencana DPP PKS melakukan penolakan.
"Kita hanya ingin mengingatkan ke pemerintah. Benahi saja dulu," tutupnya.
Ia mengaku. memasang puluhan spanduk penolakan rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat di 63 kelurahan. PKS mengklaim hal itu menunjukkan bahwa PKS menolak kebijakan pemerintah.
"Setiap calon anggota legislatif di PKS diharuskan memasang sepanduk penolakan itu. Kita pasang di 63 kelurahan," tegasnya.
Hal senada diungkapkan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Provinsi Jabar Qurtifa Wijaya. Menurutnya, apa yang dilakukan DPD PKS Depok sesuai MoU antara PKS dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Itu sudah sesuai kontrak politik antara PKS dan SBY. Tidak ada yang dilanggar," katanya.
Qurtifa mengatakan, apa yang dilakukan DPD PKS Depok sudah sesuai. Karena, yang dikritisi adalah kebijakan energi yang selama ini salah.
"Kita ingin pemerintah membenahi terlebih dahulu kebijakan energi itu," jelasnya.
Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Depok Mutaqin, penolakan yang dilakukan PKS bukan untuk menaikan citra PKS dimata masyarakat. Melainkan untuk menyelamatkan rakyat miskin.
"Saya yakin isu ini tidak membuat dukungan PKS meledak. Justru kita murni ingin menyelamatkan masyarakat," akunya, Senin (3/6/2013).
Mutaqin menilai, pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang hanya sampai lima bulan bukan solusi. Seharusnya, pemerintah memperbaiki jalur energi di Indonesia. Pasalnya, selama ini masih banyak perusahaan yang menggunakan BBM bersubsidi.
"Jalur energi yang salah sasaran itu yang harusnya dibenahi," ungkapnya.
Mutaqin mengingatkan, sebentar lagi masyarakat dihadapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal itu sudah pasti memerlukan biaya tidak sedikit.
"Alasan ini harusnya dapat menunda rencana pemerintah. Jangan sampai jumlah anak putus sekolah bertambah banyak," kata dia.
Menurut Qurtifa, penolakan kenaikan BBM merupakan hasil kajian tim ekonomi PKS. Semua struktur sudah sepakat dengan rencana DPP PKS melakukan penolakan.
"Kita hanya ingin mengingatkan ke pemerintah. Benahi saja dulu," tutupnya.
Ia mengaku. memasang puluhan spanduk penolakan rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat di 63 kelurahan. PKS mengklaim hal itu menunjukkan bahwa PKS menolak kebijakan pemerintah.
"Setiap calon anggota legislatif di PKS diharuskan memasang sepanduk penolakan itu. Kita pasang di 63 kelurahan," tegasnya.
Hal senada diungkapkan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Provinsi Jabar Qurtifa Wijaya. Menurutnya, apa yang dilakukan DPD PKS Depok sesuai MoU antara PKS dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Itu sudah sesuai kontrak politik antara PKS dan SBY. Tidak ada yang dilanggar," katanya.
Qurtifa mengatakan, apa yang dilakukan DPD PKS Depok sudah sesuai. Karena, yang dikritisi adalah kebijakan energi yang selama ini salah.
"Kita ingin pemerintah membenahi terlebih dahulu kebijakan energi itu," jelasnya.
(stb)
