Angkutan desa di Mura minim, travel gelap berkeliaran

Jum'at, 31 Mei 2013 - 15:13 WIB
Angkutan desa di Mura...
Angkutan desa di Mura minim, travel gelap berkeliaran
A A A
Sindonews.com - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Musi Rawas (Mura) mengaku masih banyak angkutan desa (Angdes) gelap yang beroperasi tanpa izin trayek.

Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Hubkominfo) Kabupaten Mura, Ari Narsa mengatakan pihaknya tidak dapat memastikan jumlah angdes gelap yang beroperasi disetiap desa. Namun Dishub telah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor (Polres) Mura untuk memudahkan mereka memberikan kepengurusan perizinan.

"Hampir disetiap kecamatan bahkan pelosok desa ada angdes gelap, termasuk juga travel gelap. Itu masih banyak,"ujar Ari Narsa tanpa menyebut berapa banyak angdes dan travel illegal tersebut, Jumat (31/5/2013).

Berdasarkan data pihaknya, tercatat sebanyak 160 mobil angdes resmi yang memiliki izin trayek. Namun dari jumlah angdes resmi tersebut, masih belum maksimal untuk melayani seluruh angkutan transportasi darat.

"Jumlah itu belum memadai, harusnya disetiap desa ada tiga angdes. Sehingga, sisa 267 desa baru untuk transportasi angdes belum menyeluruh masuk ke desa pelosok,"sebutnya.

Ari menjelaskan, Pemkab Mura sejak tahun 2010 hingga sekarang sudah menjalankan program bantuan angdes sebagai moda transportasi darat.

Sebanyak 44 unit mobil angdes telah diserahkan ke kelompok masyarakat di pedesaan yang tertinggal. Seperti di Desa Lubuk Pauh di Kecamatan BTS Ulu, 4 Desa di Kecamatan Ulu Rawas, Rawas Ilir, Karang Jaya dan Muara Lakitan.

"Bantuan angdes untuk membuka akses transportasi dimasyarakat. Apalagi dipelosok. Namun sekarang angdes minim dan marak travel ilegal," kata Ari.

Robi, warga Semangus, mengatakan mengalami kesulitan untuk beraktifitas ke pasar menuju akses kota. Sebab, angdes di tempatnya tinggal di Desa Semangus, Kecamatan Muara Lakitan jarang melintas.

"Hanya lewat jalan besar, jadinya kami sulit. Itupun kadang ada dan kadang tidak. Sehingga terpaksa harus berjalan bahkan harus merogoh kocek lebih karena harus naik ojek atau perahu," pungkasnya.
(rsa)
Berita Terkait
Lewat Kompetensi Praktik...
Lewat Kompetensi Praktik Lapangan, Praja Diharapkan Paham Pemerintahan Daerah
Sinergi Pemerintah Pusat...
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, BSKDN Kemendagri Tekankan Kolaborasi
Pulihkan Ekonomi, Daerah...
Pulihkan Ekonomi, Daerah Utang Rp12,24 Triliun ke Pusat
BSKDN Kemendagri: Konsep...
BSKDN Kemendagri: Konsep ITKPD Upaya Wujudkan Tujuan Otonomi Daerah
Mengukur Kunci Sukses...
Mengukur Kunci Sukses Daerah, RGSS Resmi Hadir
Majukan Suatu Daerah...
Majukan Suatu Daerah Perlu Merangkul Semua Elemen Termasuk Seniman
Berita Terkini
Demo Rawamangun Menggugat...
Demo Rawamangun Menggugat Kelar, Aliansi UNJ Melawan Bubarkan Diri
31 menit yang lalu
Bukti Fundamental Solid,...
Bukti Fundamental Solid, BRI Alokasikan Rp500 Miliar Demi Buyback Saham
52 menit yang lalu
Dudung: Pemerintah Selalu...
Dudung: Pemerintah Selalu Buka Ruang untuk Publik Sampaikan Kritik
59 menit yang lalu
Mahasiswa UNJ Beraksi,...
Mahasiswa UNJ Beraksi, Pengendara Kompak Bunyikan Klakson sebagai Bentuk Dukungan
59 menit yang lalu
Perjuangan Mahasiswa...
Perjuangan Mahasiswa Tembus Bundaran HI: Diblokade di Semanggi, Saling Dorong dengan Aparat di Tosari
1 jam yang lalu
BOLT Berkurban: Satu...
BOLT Berkurban: Satu Momen, Seribu Kebaikan
1 jam yang lalu
Infografis
5 Kapal Perang Paling...
5 Kapal Perang Paling Canggih di ASEAN
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved