Pagar Rujab wakil ketua DPRD Rp1,9 M
Rabu, 17 April 2013 - 13:02 WIB
Pagar Rujab wakil ketua DPRD Rp1,9 M
A
A
A
Sindonews.com - DPRD Sulawesi Barat menilai, proyek pembangunan rumah jabatan (rujab) tiga Wakil Ketua Dewan di mark-up. Terutama pada anggaran pembuatan pagar yang sebesar Rp1,9 miliar.
Penilaian itu diungkapkan dua Wakil Ketua DPRD Sulbar, Arifin Nurdin dan Muh. Jayadi. Mereka menilai, anggaran itu sangat tidak rasional dan tidak sesuai dengan kesepakatan saat membahas anggaran.
"Saat itu disepakati anggaran untuk pagar rujab itu sebesar Rp300 juta. Sehingga untuk tiga rujab, total sebesar Rp900 juta. Dan mestinya proyek itu tidak dalam satu paket, karena volume setiap pagar rujab tidak sama," rinci Jayadi di kantornya, Rabu (17/4/2013).
Sedang Arifin Nurdin meminta PU untuk menunda lelang proyek tersebut. Institusi itu diminta untuk konsultasi terlebih dulu ke BPK.
Menanggapi ini Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, justru meminta pelaksana tugas Kepala Dinas PU, Ramli Hamid, untuk menghentikan seluruh pekerjaan proyek. Anggaran yang ada diperintahkan untuk dialihkan pada sektor lain yang lebih penting dan tidak bermasalah.
"Nanti anggaran pembangunan pagar rujab tiga Wakil Ketua Dewan dianggarkan lagi di APBDP 2013. Daripada menjadi masalah, saya sudah perintahkan pak Ramli untuk menghentikan semua proses pembangunan dan mengalihkan anggarannya ke sektor yang lebih penting," tegasnya.
Anwar tidak mengomentari lebih jauh soal dugaan mark-up. Sikap itu hanya menunjukkan kekesalannya pada pendapat yang diluar dugaannya.
Penilaian itu diungkapkan dua Wakil Ketua DPRD Sulbar, Arifin Nurdin dan Muh. Jayadi. Mereka menilai, anggaran itu sangat tidak rasional dan tidak sesuai dengan kesepakatan saat membahas anggaran.
"Saat itu disepakati anggaran untuk pagar rujab itu sebesar Rp300 juta. Sehingga untuk tiga rujab, total sebesar Rp900 juta. Dan mestinya proyek itu tidak dalam satu paket, karena volume setiap pagar rujab tidak sama," rinci Jayadi di kantornya, Rabu (17/4/2013).
Sedang Arifin Nurdin meminta PU untuk menunda lelang proyek tersebut. Institusi itu diminta untuk konsultasi terlebih dulu ke BPK.
Menanggapi ini Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, justru meminta pelaksana tugas Kepala Dinas PU, Ramli Hamid, untuk menghentikan seluruh pekerjaan proyek. Anggaran yang ada diperintahkan untuk dialihkan pada sektor lain yang lebih penting dan tidak bermasalah.
"Nanti anggaran pembangunan pagar rujab tiga Wakil Ketua Dewan dianggarkan lagi di APBDP 2013. Daripada menjadi masalah, saya sudah perintahkan pak Ramli untuk menghentikan semua proses pembangunan dan mengalihkan anggarannya ke sektor yang lebih penting," tegasnya.
Anwar tidak mengomentari lebih jauh soal dugaan mark-up. Sikap itu hanya menunjukkan kekesalannya pada pendapat yang diluar dugaannya.
(ysw)
