APBN belum cair, UN pakai dana BOP
Jum'at, 12 April 2013 - 15:33 WIB
APBN belum cair, UN pakai dana BOP
A
A
A
Sindonews.com - Kendati dana penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) belum turun, pelajar Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan di Jakarta akan tetap mengadakan UN sesuai dengan jadwal.
"Iya, meski dana dari pusat belum turun, kita tetap jalan," ujar Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMAN 70 Jakarta Achmad Safari, saat ditemui Sindonews, di SMA 70, Jakarta Selatan, Jumat (12/4/2013).
Ditambahkan dia, sambil menunggu turunnya anggaran UN, pihak sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOP). Namun begitu, dia tidak menjelaskan, berapa anggaran BOP yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan UN.
"Kita tidak bisa menunda hanya karena menunggu APBN. Kita pakai BOP dulu, saya kurang tahu jumlahnya berapa, tapi pakai BOP," terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, hingga kini pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum mendistribusikan dana APBN untuk biaya penyelenggara UN untuk seluruh provinsi.
Dana UN untuk tingkat SD, MI dan SDLB sebesar Rp1.507.594.000. Dana tersebut, dialokasikan untuk kegiatan pendataan, dan pencetakan bahan UN. Sedangkan, dana ujian nasional untuk tingkat SLTP dan SLTA sebesar Rp9.974.426.000.
Anggaran itu digunakan untuk kegiataan pendataan, pendistribusian dan pengamanan materi UN ke rayon dan sub rayon. Selain itu, untuk mencetak ijazah, subsidi pelaksanaan kegiatan UN di rayon dan sub rayon, serta pengelenggaraan UN.
Anggaran tersebut juga untuk membiayai pemindaian soal UN dan hasil UN, koordinasi antar lembaga, dan monitoring.
"Iya, meski dana dari pusat belum turun, kita tetap jalan," ujar Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMAN 70 Jakarta Achmad Safari, saat ditemui Sindonews, di SMA 70, Jakarta Selatan, Jumat (12/4/2013).
Ditambahkan dia, sambil menunggu turunnya anggaran UN, pihak sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOP). Namun begitu, dia tidak menjelaskan, berapa anggaran BOP yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan UN.
"Kita tidak bisa menunda hanya karena menunggu APBN. Kita pakai BOP dulu, saya kurang tahu jumlahnya berapa, tapi pakai BOP," terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, hingga kini pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum mendistribusikan dana APBN untuk biaya penyelenggara UN untuk seluruh provinsi.
Dana UN untuk tingkat SD, MI dan SDLB sebesar Rp1.507.594.000. Dana tersebut, dialokasikan untuk kegiatan pendataan, dan pencetakan bahan UN. Sedangkan, dana ujian nasional untuk tingkat SLTP dan SLTA sebesar Rp9.974.426.000.
Anggaran itu digunakan untuk kegiataan pendataan, pendistribusian dan pengamanan materi UN ke rayon dan sub rayon. Selain itu, untuk mencetak ijazah, subsidi pelaksanaan kegiatan UN di rayon dan sub rayon, serta pengelenggaraan UN.
Anggaran tersebut juga untuk membiayai pemindaian soal UN dan hasil UN, koordinasi antar lembaga, dan monitoring.
(san)
