Hendardi ragukan peradilan militer
Rabu, 10 April 2013 - 13:48 WIB
Hendardi ragukan peradilan militer
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 11 oknum Kopassus pelaku penyerangan lembaga pemasyarakatan (lapas) Cebongan, Sleman, Yogyakarta diminta untuk dibawa ke peradilan umum bukan secara militer.
Menurut Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi tidak ada transparansi peradilan militer dalam menangani masalah hukum yang menimpa anggota TNI.
"Tidak ada transparansi kasus peradilan militer yang dilakukan oleh TNI, kita berbicara dari pengalaman. Itu menunjukkan pengalaman dari awal, yang dikatakan biasa menjadi ke peradilan militer," kata Hendardi di kantor Imparsial, Jalan Slamet Riadi, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2013).
"Kita seperti gampang disesatkan dengan peristiwa masa lampau, bahwa peradilan militer tak pernah menjadi jaminan pencapaian," sambungnya.
Ia pun mendesak agar 11 oknum Kopassus pelaku penyerangan itu untuk segera dibawa ke peradilan umum karena dinilainya telah melakukan kejahatan luar biasa.
"Pertanggungjawaban komando itu diputus dan dibalas menjadi isu balas dendam. Saya rasa masyarakat sipil akan tetap menolak mekanisme peradilan militer," terangnya.
Tak hanya itu, dirinya juga meminta agar pihak kepolisian untuk berani mengambil kasus tersebut agar tidak ditangni oleh peradilan militer.
"Kedua, posisi polisi. Ini ada tindak pidana harusnya ini urusan polisi, tetapi kita melihat polisi melempar bola panas ini dengan menyerahkan barang bukti ke tim TNI AD, sekarang mereka harus bisa membawa ke pengadilan umum," tuntasnya.
Menurut Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi tidak ada transparansi peradilan militer dalam menangani masalah hukum yang menimpa anggota TNI.
"Tidak ada transparansi kasus peradilan militer yang dilakukan oleh TNI, kita berbicara dari pengalaman. Itu menunjukkan pengalaman dari awal, yang dikatakan biasa menjadi ke peradilan militer," kata Hendardi di kantor Imparsial, Jalan Slamet Riadi, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2013).
"Kita seperti gampang disesatkan dengan peristiwa masa lampau, bahwa peradilan militer tak pernah menjadi jaminan pencapaian," sambungnya.
Ia pun mendesak agar 11 oknum Kopassus pelaku penyerangan itu untuk segera dibawa ke peradilan umum karena dinilainya telah melakukan kejahatan luar biasa.
"Pertanggungjawaban komando itu diputus dan dibalas menjadi isu balas dendam. Saya rasa masyarakat sipil akan tetap menolak mekanisme peradilan militer," terangnya.
Tak hanya itu, dirinya juga meminta agar pihak kepolisian untuk berani mengambil kasus tersebut agar tidak ditangni oleh peradilan militer.
"Kedua, posisi polisi. Ini ada tindak pidana harusnya ini urusan polisi, tetapi kita melihat polisi melempar bola panas ini dengan menyerahkan barang bukti ke tim TNI AD, sekarang mereka harus bisa membawa ke pengadilan umum," tuntasnya.
(ysw)
