Buruh minta sistem outsourcing di BUMN dihapus
Rabu, 10 April 2013 - 11:34 WIB
Buruh minta sistem outsourcing di BUMN dihapus
A
A
A
Sindonews.com - Puluhan anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Metal dari Bogor dan Tangerang, sudah hadir di Bundaran HI untuk mengikuti aksi damai bersama Konfederasi Serikat Perkeja Indonesia (KSPI), di bawah bendera Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI).
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi ini akan diikuti sekitar 15 ribu buruh, menuntut revisi Perpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan PP No 101 tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran (PBI).
Selain itu mereka juga menolak adanya pentahapan dari peserta jaminan kesehatan, dan menununtut per 1 Januari 2014 seluruh rakyat Indonesia harus mendapat jaminan kesehatan.
"Kita menuntut revisi Perpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan PP No 101 tentang Pemberian Bantuan Iuaran, juga diberlakukan jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia, per 1 Januari 2013," ujarnya, di Jakarata, Rabu (10/4/2013).
Selain itu mereka menuntut ditiadakannya sistem outsourcing seperti di PT PLN, Pertamina, Telkom, Indofarma, KAI, Indofarma, Angkasa Pura, dan sejumlah BUMN lainnya.
"Sepatutnya kementrian BUMN menjadi contoh penegakan hukum khususnya terkait UU Tenaga Kerja No 13 tahun 2003 dan Permen No 19 tahun 2012 tentang Alih Daya. Alih daya harus menjadi pekerja tetap di BUMN," terangnya.
Sementara itu, aksi ini akan dilakukan serentak di lima kota di Indonesia antara lain di Medan, Bandung, Batam, Semarang dan Surabaya.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi ini akan diikuti sekitar 15 ribu buruh, menuntut revisi Perpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan PP No 101 tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran (PBI).
Selain itu mereka juga menolak adanya pentahapan dari peserta jaminan kesehatan, dan menununtut per 1 Januari 2014 seluruh rakyat Indonesia harus mendapat jaminan kesehatan.
"Kita menuntut revisi Perpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan PP No 101 tentang Pemberian Bantuan Iuaran, juga diberlakukan jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia, per 1 Januari 2013," ujarnya, di Jakarata, Rabu (10/4/2013).
Selain itu mereka menuntut ditiadakannya sistem outsourcing seperti di PT PLN, Pertamina, Telkom, Indofarma, KAI, Indofarma, Angkasa Pura, dan sejumlah BUMN lainnya.
"Sepatutnya kementrian BUMN menjadi contoh penegakan hukum khususnya terkait UU Tenaga Kerja No 13 tahun 2003 dan Permen No 19 tahun 2012 tentang Alih Daya. Alih daya harus menjadi pekerja tetap di BUMN," terangnya.
Sementara itu, aksi ini akan dilakukan serentak di lima kota di Indonesia antara lain di Medan, Bandung, Batam, Semarang dan Surabaya.
(san)
