Satpol PP DKI bersinergi dengan 7 dinas
Rabu, 03 April 2013 - 13:14 WIB
Satpol PP DKI bersinergi dengan 7 dinas
A
A
A
Sindonews.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menggandeng 7 dinas dijajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membentuk komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban umum ibu kota.
Ketujuh Dinas itu, antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan (KUMKMP), Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), Dinas Sosial, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB).
Pelaksana Teknis (Plt) Dinas Satpol PP DKI Sylviana Murni mengatakan, tujuan pernyataan bersama berfungsi sebagai sinergi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan ketertiban umum.
"Pernyataan ini dilakukan karena kami sama-sama menyadari pelaksanaan tibum dibeberapa sarana dan prasarana umum belum terpelihara seperti yang diharapkan. Selain itu, permasalahan tibum adalah permasalah yang harus ditanggulangi bersama-sama," ujar Sylviana, di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (3/4/2013).
Selain itu, penerapan tibum perlu dilakukan bersama melalui koordinasi, kerjasama, dan kemitraan antar SKPD. Hal itu, merupakan bentuk saling melengkapi, saling mendukung terkait fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.
"Jadi, saling mendukung, saling melengkapi, dan saling bersinergi," paparnya.
Ketujuh Dinas itu, antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan (KUMKMP), Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), Dinas Sosial, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB).
Pelaksana Teknis (Plt) Dinas Satpol PP DKI Sylviana Murni mengatakan, tujuan pernyataan bersama berfungsi sebagai sinergi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan ketertiban umum.
"Pernyataan ini dilakukan karena kami sama-sama menyadari pelaksanaan tibum dibeberapa sarana dan prasarana umum belum terpelihara seperti yang diharapkan. Selain itu, permasalahan tibum adalah permasalah yang harus ditanggulangi bersama-sama," ujar Sylviana, di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (3/4/2013).
Selain itu, penerapan tibum perlu dilakukan bersama melalui koordinasi, kerjasama, dan kemitraan antar SKPD. Hal itu, merupakan bentuk saling melengkapi, saling mendukung terkait fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.
"Jadi, saling mendukung, saling melengkapi, dan saling bersinergi," paparnya.
(san)
