3 Fraksi mundur dari hak interpelasi
Senin, 27 Mei 2013 - 16:49 WIB
3 Fraksi mundur dari hak interpelasi
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak tiga fraksi yang awalnya mendukung, penggunaan hak interpelasi program KJS akhirnya mundur. Tiga fraksi itu antara lain, fraksi partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR DKI Jakarta Asraf Ali mengatakan, sejak awal fraksinya kurang mendukung rencana hak interpelasi, yang digagas sebagian anggota dewan. Sehingga, dirinya meminta kepada anggota di fraksinya untuk menarik mundur dari hak interpelasi.
"Kita minta anggota untuk menarik. Dia (anggota) siap menarik," kata Asraf, di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5/2013).
Menurut Asraf, hak interpelasi bisa dilakukan jika menyangkut kebijakan yang bersifat strategis. Kata dia, dalam soal KJS, tidak perlu lagi adanya hak interpelasi. Karena sudah diselesaikan di komisi E.
Selain itu, soal KJS hanya pada perbedaan sistem pembayaran baru seperti INA-CBG's. Jadi, tidak perlu untuk di interpelasikan.
"Interpelasi kan diajukan untuk yang sifatnya strategis dari kebijakan itu," ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 5 fraksi sepakat melakukan penggalangan tanda tangan, untuk menggulirkan hak interpelasi KJS kepada Gubernur Joko Widodo. Lima fraksi itu antara lain, Demokrat, Golkar, Hanura, PPP dan PKB-PAN. Namun, fraksi Golkar, PPP dan Hanura akhirnya menarik mundur dari dukungan.
Dari 32 anggota DPRD DKI Jakarta yang menyatakan hak interlepasi mayoritas dari Fraksi Demokrat. Setidaknya ada 20 anggota Fraksi Demokrat yang menandatangani, Aliman Aat, Taufiqurahman, Habib Alaydrus, Abdul Mutholib, Sandy, Neneng Hasanah, Siti Sofiah, Mujiyono, Agung Haryono, Nawawi, Lucky, Berlin, Hendry Ali, Marie Amadea, Mirna Na'Amin, Santoso, Hardi, DR Marthin, Maria Hernie, Rukun Santoso, dan TS Yance.
Sementara anggota dewan lainnya yang masih bertahan berasal, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Amanat Nasional yakni Hidayat Ar Yasin dan Moh Asyari.
Sedangkan anggota dewan yang menyatakan mundur, Fraksi PPP yakni Matnoor Tindoor, Ichwan Zayadi, dan Abdul Aziz. Sementara dari Fraksi Partai Hanura-Partai Damai Sejahtera ada empat nama yakni Fahmi Zulfikar, Guntur, Farel Silalahi dan Suprawito.
Satu-satunya anggota dewan dari Partai Golkar yang juga membubuhkan tanda tangan yakni Rudin Akbar Lubis.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR DKI Jakarta Asraf Ali mengatakan, sejak awal fraksinya kurang mendukung rencana hak interpelasi, yang digagas sebagian anggota dewan. Sehingga, dirinya meminta kepada anggota di fraksinya untuk menarik mundur dari hak interpelasi.
"Kita minta anggota untuk menarik. Dia (anggota) siap menarik," kata Asraf, di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5/2013).
Menurut Asraf, hak interpelasi bisa dilakukan jika menyangkut kebijakan yang bersifat strategis. Kata dia, dalam soal KJS, tidak perlu lagi adanya hak interpelasi. Karena sudah diselesaikan di komisi E.
Selain itu, soal KJS hanya pada perbedaan sistem pembayaran baru seperti INA-CBG's. Jadi, tidak perlu untuk di interpelasikan.
"Interpelasi kan diajukan untuk yang sifatnya strategis dari kebijakan itu," ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 5 fraksi sepakat melakukan penggalangan tanda tangan, untuk menggulirkan hak interpelasi KJS kepada Gubernur Joko Widodo. Lima fraksi itu antara lain, Demokrat, Golkar, Hanura, PPP dan PKB-PAN. Namun, fraksi Golkar, PPP dan Hanura akhirnya menarik mundur dari dukungan.
Dari 32 anggota DPRD DKI Jakarta yang menyatakan hak interlepasi mayoritas dari Fraksi Demokrat. Setidaknya ada 20 anggota Fraksi Demokrat yang menandatangani, Aliman Aat, Taufiqurahman, Habib Alaydrus, Abdul Mutholib, Sandy, Neneng Hasanah, Siti Sofiah, Mujiyono, Agung Haryono, Nawawi, Lucky, Berlin, Hendry Ali, Marie Amadea, Mirna Na'Amin, Santoso, Hardi, DR Marthin, Maria Hernie, Rukun Santoso, dan TS Yance.
Sementara anggota dewan lainnya yang masih bertahan berasal, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Amanat Nasional yakni Hidayat Ar Yasin dan Moh Asyari.
Sedangkan anggota dewan yang menyatakan mundur, Fraksi PPP yakni Matnoor Tindoor, Ichwan Zayadi, dan Abdul Aziz. Sementara dari Fraksi Partai Hanura-Partai Damai Sejahtera ada empat nama yakni Fahmi Zulfikar, Guntur, Farel Silalahi dan Suprawito.
Satu-satunya anggota dewan dari Partai Golkar yang juga membubuhkan tanda tangan yakni Rudin Akbar Lubis.
(stb)
