PDIP ogah akui Pasti-Kerta juara
Minggu, 26 Mei 2013 - 22:42 WIB
PDIP ogah akui Pasti-Kerta juara
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan belum mau mengakui pasangan Made Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta sebagai pemenang di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali sebagaimana yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali.
Partai yang mengusung pasangan Anak Agung Ngurah Puspayga dan Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) tersebut, menyatakan jika memiliki bukti-bukti jika ada beberapa titik pemungutan suara yang bermasalah.
Usai menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur Bali, tim hukum DPP PDIP langsung menggelar konferensi pers di Kantor DPD PDIP Jalan Moncong Putih, Renon, Denpasar, Minggu (26/5/2013).
"Kami memiliki bukti-bukti pemungutan suara di 7 kabupten bermasalah, karena itu kami meminta dilakukannya penghitungan suara ulang, kami ungggul 332 suara," ujar Wakil Sekjend DPP Hasto Kristianto didampingi Ateria Dahlan dan Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo saat menggelar konferensi pers, di Kantor DPD PDIP, Jalan Moncong Putih, Renon, Denpasar, Minggu (26/5/2013).
PDIP menilai, KPU mengabaikan semua fakta dan bukti berbagai kecurangan dalam penghitungan suara pemilihan gubernur. Di Kabupaten Karangasem misalnya, ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali.
Berdasarkan pasal 25 ayat 5 dan 6 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Rekapitulasi, seharusnya keberatan langsung dikoreksi, namun faktanya hal itu tidak dilakukan.
Hasto menuturkan, data dokumen C1 terdapat kekeliruan rekapitulasi suara masing-masing kandidat, karena itu dia berharap KPU membuka ruang dibukanya dokumen C1.
"Ada 9 kontainer dokumen, sudah 4 kali dicek, pasangan Puspayoga-Sukrawan masih unggul," tegasnya.
Dalam kesempatan sama Arteria menyoroti keberadaan aparat Kepolisian yang sangat berlebihan sehinggga mengesankan seolah-olah ada ancaman.
"Kami ini bukan teroris, yang diturunkan gegana, pasukan anti-teroris dan huru hara, apa terpikir kita untuk itu. Kami tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan bukti dan saksi yang kami miliki," ucap Arteria.
Dia menyesalkan sikap arogansi KPU yang tidak memberi kesempatan untuk menerima dan menindaklanjuti keberatan kubu PAS. Sampai saat ini, pihaknya tetap optimis kandidat yang diusung PDIP masih unggul.
"Kami terus mengupayakan agar keadilan ditegakkan. C1 bukan dokumen administratif. Ini dokumen kedaulatan rakyat. Kami yakin unggul. Kami lakukan proses politik dan hukum," tutupnya.
Partai yang mengusung pasangan Anak Agung Ngurah Puspayga dan Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) tersebut, menyatakan jika memiliki bukti-bukti jika ada beberapa titik pemungutan suara yang bermasalah.
Usai menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur Bali, tim hukum DPP PDIP langsung menggelar konferensi pers di Kantor DPD PDIP Jalan Moncong Putih, Renon, Denpasar, Minggu (26/5/2013).
"Kami memiliki bukti-bukti pemungutan suara di 7 kabupten bermasalah, karena itu kami meminta dilakukannya penghitungan suara ulang, kami ungggul 332 suara," ujar Wakil Sekjend DPP Hasto Kristianto didampingi Ateria Dahlan dan Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo saat menggelar konferensi pers, di Kantor DPD PDIP, Jalan Moncong Putih, Renon, Denpasar, Minggu (26/5/2013).
PDIP menilai, KPU mengabaikan semua fakta dan bukti berbagai kecurangan dalam penghitungan suara pemilihan gubernur. Di Kabupaten Karangasem misalnya, ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali.
Berdasarkan pasal 25 ayat 5 dan 6 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Rekapitulasi, seharusnya keberatan langsung dikoreksi, namun faktanya hal itu tidak dilakukan.
Hasto menuturkan, data dokumen C1 terdapat kekeliruan rekapitulasi suara masing-masing kandidat, karena itu dia berharap KPU membuka ruang dibukanya dokumen C1.
"Ada 9 kontainer dokumen, sudah 4 kali dicek, pasangan Puspayoga-Sukrawan masih unggul," tegasnya.
Dalam kesempatan sama Arteria menyoroti keberadaan aparat Kepolisian yang sangat berlebihan sehinggga mengesankan seolah-olah ada ancaman.
"Kami ini bukan teroris, yang diturunkan gegana, pasukan anti-teroris dan huru hara, apa terpikir kita untuk itu. Kami tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan bukti dan saksi yang kami miliki," ucap Arteria.
Dia menyesalkan sikap arogansi KPU yang tidak memberi kesempatan untuk menerima dan menindaklanjuti keberatan kubu PAS. Sampai saat ini, pihaknya tetap optimis kandidat yang diusung PDIP masih unggul.
"Kami terus mengupayakan agar keadilan ditegakkan. C1 bukan dokumen administratif. Ini dokumen kedaulatan rakyat. Kami yakin unggul. Kami lakukan proses politik dan hukum," tutupnya.
(rsa)
