Tambah kartu KJS, Pemprov DKI optimalkan Puskesmas Kecamatan
Sabtu, 25 Mei 2013 - 17:52 WIB
Tambah kartu KJS, Pemprov DKI optimalkan Puskesmas Kecamatan
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 1,7 juta kartu Kartu Jakarta Sehat (KJS) akan dibagikan Pemprov DKI Jakarta pada tahap kedua program tersebut. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, Pemprov DKI akan mengoptimalkan Puskesmas di Kecamatan di Jakarta.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau lebih populer disapa Ahok. Menurutnya, Pemprov DKI akan memaksimalkan Puskesmas di setiap Kecamatan lengkap dengan alat medisnya termasuk dokternya.
"Terus, kan kita usahakan diopname di Puskesmas kecamatan. Kita siap punya dokter yang turun," kata Ahok, di Jakarta, Sabtu (25/5/2013)
Selain itu, untuk mempermudah pelayanan pasien KJS di Kecamatan, pihaknya juga akan memberi kesejahteraan bagi para dokter non PNS dengan menaikkan gaji mereka.
"Ini kan ada kompetensi dokter. Makanya ini gaji-gaji dokter non PNS mau naikan. Kita sudah siapkan draft nya," ujarnya.
Seperti diketahui, pasca diterapkannya program KJS tahap awal, lonjakan permintaan pasien masyarakat yang tergolong miskin meningkat. Gubernur DKI Joko Widodo bahkan mengatakan, kenaikan tersebut mencapai 100 persen. Sehingga, Pemprov DKI dipaksa untuk menambah jumlah kartu KJS dan ruang kelas III.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau lebih populer disapa Ahok. Menurutnya, Pemprov DKI akan memaksimalkan Puskesmas di setiap Kecamatan lengkap dengan alat medisnya termasuk dokternya.
"Terus, kan kita usahakan diopname di Puskesmas kecamatan. Kita siap punya dokter yang turun," kata Ahok, di Jakarta, Sabtu (25/5/2013)
Selain itu, untuk mempermudah pelayanan pasien KJS di Kecamatan, pihaknya juga akan memberi kesejahteraan bagi para dokter non PNS dengan menaikkan gaji mereka.
"Ini kan ada kompetensi dokter. Makanya ini gaji-gaji dokter non PNS mau naikan. Kita sudah siapkan draft nya," ujarnya.
Seperti diketahui, pasca diterapkannya program KJS tahap awal, lonjakan permintaan pasien masyarakat yang tergolong miskin meningkat. Gubernur DKI Joko Widodo bahkan mengatakan, kenaikan tersebut mencapai 100 persen. Sehingga, Pemprov DKI dipaksa untuk menambah jumlah kartu KJS dan ruang kelas III.
(kri)
