Ketua Demokrat DPRD DKI tak tahu soal interpelasi
Jum'at, 24 Mei 2013 - 17:24 WIB
Ketua Demokrat DPRD DKI tak tahu soal interpelasi
A
A
A
Sindonews.com - Meski penggagas hak interpelasi soal Kartu Jakarta Sehat (KJS) dari anggota Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat) DPRD DKI Jakarta, Ketua Fraksi Demokrat, Johny Wenas Polii secara pribadi belum mengetahui rencana interpelasi tersebut.
"Saya enggak tahu. Saya malah baru dengar dari kamu (wartawan)," kata Jhony, di DPRD DKI, Jalan Kebon Dirih, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2013).
Menurutnya, hak interpelasi merupakan hak perorangan. Jadi, dirinya pun berhak untuk tidak disangkutpautkan dengan rencana tersebut. "Ya, itu hak interplasi kan? Hak perorangan. Terus kenapa mesti ikut-ikutan," ujar Jhony.
Dia melanjutkan, terkait masalah program KJS, menurutnya hal tersebut sudah selesai setelah Komisi E DPRD DKI memanggil Dinas Pendidikan DKI dan pimpinan rumah sakit. Kata dia, tidak ada yang perlu di pertanyakan lagi kepada Gubernur DKI Jakarta.
"Kalau bagi saya, kan kemarin Komisi E sudah memanggil Dinas Kesehatan dan 16 rumah sakit yang katanya mengundurkan diri, dan sudah diselesaikan. Terus apa lagi yang mau ditanyakan ke Gubernur," paparnya.
Tidak sampai disitu, dalam tata tertib rapat, jika masalah tersebut sudah bisa diselesaikan dalam rapat komisi, maka tidak perlu dilakukan interpelasi agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan tugas anggota dewan.
"Kalau saya sih enggak perlu ajuin hak interplasi. Kalau komisi sudah menyelesaikan, trus ajuin hak interplasi nanti terjadi tumpah tindih. Itu namanya tumpang tindih, itu buat apa?," tambahnya.
"Saya enggak tahu. Saya malah baru dengar dari kamu (wartawan)," kata Jhony, di DPRD DKI, Jalan Kebon Dirih, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2013).
Menurutnya, hak interpelasi merupakan hak perorangan. Jadi, dirinya pun berhak untuk tidak disangkutpautkan dengan rencana tersebut. "Ya, itu hak interplasi kan? Hak perorangan. Terus kenapa mesti ikut-ikutan," ujar Jhony.
Dia melanjutkan, terkait masalah program KJS, menurutnya hal tersebut sudah selesai setelah Komisi E DPRD DKI memanggil Dinas Pendidikan DKI dan pimpinan rumah sakit. Kata dia, tidak ada yang perlu di pertanyakan lagi kepada Gubernur DKI Jakarta.
"Kalau bagi saya, kan kemarin Komisi E sudah memanggil Dinas Kesehatan dan 16 rumah sakit yang katanya mengundurkan diri, dan sudah diselesaikan. Terus apa lagi yang mau ditanyakan ke Gubernur," paparnya.
Tidak sampai disitu, dalam tata tertib rapat, jika masalah tersebut sudah bisa diselesaikan dalam rapat komisi, maka tidak perlu dilakukan interpelasi agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan tugas anggota dewan.
"Kalau saya sih enggak perlu ajuin hak interplasi. Kalau komisi sudah menyelesaikan, trus ajuin hak interplasi nanti terjadi tumpah tindih. Itu namanya tumpang tindih, itu buat apa?," tambahnya.
(maf)
