Pejabat nyalon, PNS di Kota Tangerang berpotensi pecah
Jum'at, 22 Maret 2013 - 03:44 WIB
Pejabat nyalon, PNS di Kota Tangerang berpotensi pecah
A
A
A
Sindonews.com - Dukungan pegawai Negeri sipil (PNS) di lingkungan Kota Tangerang berpotensi terpecah. Sebab, Wakil Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, sudah terang-terangan telah mendaftar ke berbagai partai untuk maju sebagai calon wali kota Tangerang.
Sama halnya dengan Wakil, Sekda Kota Tangerang Harry Mulya Zein jauh sebelumnya malah sudah mendapat dukungan dari partai, untuk maju sebagai calon wali kota Tangerang.
Harry yang biasa akrab dipanggil HMZ itu mengaku sudah mengantongi empat partai yang mendukungnya. Pilkada Kota Tangerang yang akan dihelat Agustus 2013 mendatang pun semakin memanas, dengan munculnya Abdul Syukur Ketua DPD II Golkar Tangerang yang juga adik kandung Wahidin Halim Wali Kota Tangerang saat ini.
Belum lagi, kemunculan Gatot Suprijanto Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata.Tentunya dengan munculnya empat nama tersebut, yang memiliki basis massa PNS di lingkungan PemkotTangerang,akan berpotensi pecah.
Menurut salah seorang PNS di lingkup Pemkot Tangerang yang enggan disebutkan namanya, mengaku dengan majunya dua pejabat di Kota Tangerang, sebenarnya sudah mulai terlihat para balon mencari simpati kalangan PNS.
“Ditambah dengan adanya Abdul Syukur dan Pak Gatot, ini mempengaruhi kita. Ya sedikit banyak ini juga mempengaruhi, karena semua memiliki pengaruh,” terangnya.
Namun, yang paling membingungkan adalah yang masih berada di lingkup Pemkot Tangerang. Contohnya kata dia, ketika ada urusan pekerjaan yang harus bertemu para pejabat tersebut, ada sedikit rasa risih.
"Ya kalau kami intens bertemu dengan salah satu pejabat tersebut, kami tidak ingin juga dicap mendukung salah satu calon, padahal itu kan untuk urusan pekerjaan," tegasnya.
Arief R Wismansyah mengatakan,dirinya mengaku pilkada itu harus dibedakan dengan urusan pekerjaan.
"Saya sudah komitmen, saya tidak akan campur adukkan urusan pilkada dengan urusan pemerintahan," ujarnya.
Terpisah, Sekda Kota Tangerang, Harry Mulya Zein mengaku dirinya akan memenuhi ketentuan yang berlaku.
"Ya memang sudah seharusnya urusan pilkada harus dipisahkan dengan urusan pemerintahan. Urusan memilih itu masing-masing, biarkan mereka memilih sendiri tanpa dipengaruhi," ujarnya.
Sama halnya dengan Wakil, Sekda Kota Tangerang Harry Mulya Zein jauh sebelumnya malah sudah mendapat dukungan dari partai, untuk maju sebagai calon wali kota Tangerang.
Harry yang biasa akrab dipanggil HMZ itu mengaku sudah mengantongi empat partai yang mendukungnya. Pilkada Kota Tangerang yang akan dihelat Agustus 2013 mendatang pun semakin memanas, dengan munculnya Abdul Syukur Ketua DPD II Golkar Tangerang yang juga adik kandung Wahidin Halim Wali Kota Tangerang saat ini.
Belum lagi, kemunculan Gatot Suprijanto Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata.Tentunya dengan munculnya empat nama tersebut, yang memiliki basis massa PNS di lingkungan PemkotTangerang,akan berpotensi pecah.
Menurut salah seorang PNS di lingkup Pemkot Tangerang yang enggan disebutkan namanya, mengaku dengan majunya dua pejabat di Kota Tangerang, sebenarnya sudah mulai terlihat para balon mencari simpati kalangan PNS.
“Ditambah dengan adanya Abdul Syukur dan Pak Gatot, ini mempengaruhi kita. Ya sedikit banyak ini juga mempengaruhi, karena semua memiliki pengaruh,” terangnya.
Namun, yang paling membingungkan adalah yang masih berada di lingkup Pemkot Tangerang. Contohnya kata dia, ketika ada urusan pekerjaan yang harus bertemu para pejabat tersebut, ada sedikit rasa risih.
"Ya kalau kami intens bertemu dengan salah satu pejabat tersebut, kami tidak ingin juga dicap mendukung salah satu calon, padahal itu kan untuk urusan pekerjaan," tegasnya.
Arief R Wismansyah mengatakan,dirinya mengaku pilkada itu harus dibedakan dengan urusan pekerjaan.
"Saya sudah komitmen, saya tidak akan campur adukkan urusan pilkada dengan urusan pemerintahan," ujarnya.
Terpisah, Sekda Kota Tangerang, Harry Mulya Zein mengaku dirinya akan memenuhi ketentuan yang berlaku.
"Ya memang sudah seharusnya urusan pilkada harus dipisahkan dengan urusan pemerintahan. Urusan memilih itu masing-masing, biarkan mereka memilih sendiri tanpa dipengaruhi," ujarnya.
(stb)
