Salahkan KJS & dokter, Jokowi tidak sepakat dengan Ahok
Senin, 18 Maret 2013 - 12:49 WIB
Salahkan KJS & dokter, Jokowi tidak sepakat dengan Ahok
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak sepakat dengan penilaian yang menyalahkan dokter dan pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS), yang menjadi salah satu program unggulan Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau ada yang kurang itu perlu dikoreksi. Jangan sampai dokter-dokter yang sudah bersusah payah, yang dulu tangani 100 kini 200 lalu dimarahi dan nilai tidak baik. Saya tidak terima," tegas Jokowi di Balai Kota, Senin (18/3/2013).
Menurutnya, Kartu Jakarta Sehat (KJS) diperuntukan bagi warga Jakarta yang miskin, dan rentan miskin dan jumlahnya mencapai 4,7 juta penduduk.
Karena itu, lanjut Jokowi, keluarga-keluarga tidak mampu ini harus ditangani, walaupun banyak kritik soal manajemen KJS yang belum baik, dan infrastruktur rumah sakit yang masih belum memadai.
"KJS ini diberikan untuk yang miskin plus yang rentan miskin. Jumlahnya di DKI itu ada 4,7 juta. Luar biasa hampir setengah dari penduduk kita dan itu perlu ditangani," kata Gubernur.
Menanggapi mengenai isu managemen KJS yang kurang baik, dengan klaim asuransi yang lambat cairnya, Jokowi mengaku, akan segera memperbaiki itu semuanya.
"Kalau sekarang banyak isu setelah KJS keluar, manajamenen belum baik, lalu bayar tagihannya masih lama, saya tidak mengerti yang salah siapa, sehingga warganya juga jadi korban," terangnya.
Jokowi meminta, agar tidak ada lagi yang menyalahkan KJS dan dokter, karena saat ini harapan masyarakat begitu tinggi sehingga sekarang dokter yang melayani 100 pasien, harus melayani 200 pasien, sehingga nantinya akan kita benahi kekurangannya.
"Tapi kalau salahkan KJS-nya, itu salah. Saya lihat sendiri. Mungkin dulu tangani 100 pasien, sejak diberlakukannya KJS dokter harus melayani 200 pasien. Ini karena ada harapan baru bagi masyarakat. Makanya isunya jangan dibolak-balik. Kasian masyarakat," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Ahok sendiri akan melakukan tindakan tegas jika adanya temuan terhadap pihak rumah sakit yang memungut biaya bagi pasien KJS.
"Kalau ada yang kurang itu perlu dikoreksi. Jangan sampai dokter-dokter yang sudah bersusah payah, yang dulu tangani 100 kini 200 lalu dimarahi dan nilai tidak baik. Saya tidak terima," tegas Jokowi di Balai Kota, Senin (18/3/2013).
Menurutnya, Kartu Jakarta Sehat (KJS) diperuntukan bagi warga Jakarta yang miskin, dan rentan miskin dan jumlahnya mencapai 4,7 juta penduduk.
Karena itu, lanjut Jokowi, keluarga-keluarga tidak mampu ini harus ditangani, walaupun banyak kritik soal manajemen KJS yang belum baik, dan infrastruktur rumah sakit yang masih belum memadai.
"KJS ini diberikan untuk yang miskin plus yang rentan miskin. Jumlahnya di DKI itu ada 4,7 juta. Luar biasa hampir setengah dari penduduk kita dan itu perlu ditangani," kata Gubernur.
Menanggapi mengenai isu managemen KJS yang kurang baik, dengan klaim asuransi yang lambat cairnya, Jokowi mengaku, akan segera memperbaiki itu semuanya.
"Kalau sekarang banyak isu setelah KJS keluar, manajamenen belum baik, lalu bayar tagihannya masih lama, saya tidak mengerti yang salah siapa, sehingga warganya juga jadi korban," terangnya.
Jokowi meminta, agar tidak ada lagi yang menyalahkan KJS dan dokter, karena saat ini harapan masyarakat begitu tinggi sehingga sekarang dokter yang melayani 100 pasien, harus melayani 200 pasien, sehingga nantinya akan kita benahi kekurangannya.
"Tapi kalau salahkan KJS-nya, itu salah. Saya lihat sendiri. Mungkin dulu tangani 100 pasien, sejak diberlakukannya KJS dokter harus melayani 200 pasien. Ini karena ada harapan baru bagi masyarakat. Makanya isunya jangan dibolak-balik. Kasian masyarakat," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Ahok sendiri akan melakukan tindakan tegas jika adanya temuan terhadap pihak rumah sakit yang memungut biaya bagi pasien KJS.
(stb)
