Pemprov DKI anggarkan Rp1,2 T untuk program KJS
Rabu, 13 Maret 2013 - 13:18 WIB
Pemprov DKI anggarkan Rp1,2 T untuk program KJS
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, akhirnya memastikan anggaran bagi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) periode awal pelaksanaan KJS sebesar RP1,2 triliun. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurutnya, tidak menjadi masalah untuk jangka awal, Pemprov DKI berani memastikan besaran anggaran KJS sebesar itu. Baginya, biaya itu bisa dipertanggungjawabkan sesudah pelaksanaan program, termasuk evaluasi kinerja pelaksana KJS.
"Tidak masalah. Kita sudah ada Rp1,2 triliun. Nanti pasti ada evaluasi program dan kinerja kartu Jakarta Sehat," ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (13/3/2013).
Ahok menjelaskan, besaran anggaran tersebut sudah ditetapkan bersama antara pihak Pemprov DKI dengan PT. Askes. Wagub sepakat dengan besaran anggaran tersebut, berdasar kalkulasi kedua belah pihak, termasuk didalamnya rencana pembagian untuk biaya RSUD yang notabene memperoleh subsidi dari Pemprov DKI dan RS Swasta yang tidak memperoleh subsidi.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menyederhanakan perhitungannya, dengan mencontohkan kalkulasi sekala kecil. Misalnya, jika RSUD yang kelas III berbiaya Rp100 perak, maka RS Swasta diatasnya, sekitar Rp120 perak.
"Jadi jika kelas tiga RSUD Rp100 perak, mungkin RS Swasta bisa Rp120 perak, Rp130 perak dan Rp110 perak. Tergantung overhead meraka. Nanti kami hitung," jelas Ahok.
Selain itu, pembiayaan di dua RS berbeda itu sudah selesai dibicarakan, antara dirinya dengan Direktur Utama PT. Askes Fachmi Idris. Wagub menambahkan, terkait asuransi kesehatan, baginya mengibaratkan orang sehat menolong orang sakit.
“Persoalan asuransi kan uang orang sehat nolong orang yang sakit, kan gitu. Itu musti diformulakan dengan PT Askes. Saya udah bicarakan kok dengan pak Fachmi Idris," ucapnya.
Menurutnya, tidak menjadi masalah untuk jangka awal, Pemprov DKI berani memastikan besaran anggaran KJS sebesar itu. Baginya, biaya itu bisa dipertanggungjawabkan sesudah pelaksanaan program, termasuk evaluasi kinerja pelaksana KJS.
"Tidak masalah. Kita sudah ada Rp1,2 triliun. Nanti pasti ada evaluasi program dan kinerja kartu Jakarta Sehat," ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (13/3/2013).
Ahok menjelaskan, besaran anggaran tersebut sudah ditetapkan bersama antara pihak Pemprov DKI dengan PT. Askes. Wagub sepakat dengan besaran anggaran tersebut, berdasar kalkulasi kedua belah pihak, termasuk didalamnya rencana pembagian untuk biaya RSUD yang notabene memperoleh subsidi dari Pemprov DKI dan RS Swasta yang tidak memperoleh subsidi.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menyederhanakan perhitungannya, dengan mencontohkan kalkulasi sekala kecil. Misalnya, jika RSUD yang kelas III berbiaya Rp100 perak, maka RS Swasta diatasnya, sekitar Rp120 perak.
"Jadi jika kelas tiga RSUD Rp100 perak, mungkin RS Swasta bisa Rp120 perak, Rp130 perak dan Rp110 perak. Tergantung overhead meraka. Nanti kami hitung," jelas Ahok.
Selain itu, pembiayaan di dua RS berbeda itu sudah selesai dibicarakan, antara dirinya dengan Direktur Utama PT. Askes Fachmi Idris. Wagub menambahkan, terkait asuransi kesehatan, baginya mengibaratkan orang sehat menolong orang sakit.
“Persoalan asuransi kan uang orang sehat nolong orang yang sakit, kan gitu. Itu musti diformulakan dengan PT Askes. Saya udah bicarakan kok dengan pak Fachmi Idris," ucapnya.
(stb)
