Dana darurat dihapus, BPBD Polman tak berkutik
Selasa, 12 Maret 2013 - 16:23 WIB
Dana darurat dihapus, BPBD Polman tak berkutik
A
A
A
Sindonews.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) tak berkutik setelah dana darurat dikelola oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Polman.
Akibatnya, saat terjadi bencana, BPBD POlman tak bisa berbuat banyak selain mendata kerusakan dan korban.
“Mau bagaimana, kita tidak bisa berbuat banyak. Sebab, tahun ini, kami tidak ada anggaran untuk bantuan korban bencana,” ujar Kepala Seksi Logistik BPBD Polman, Bugimana kepada SINDO, saat ditemui di kantornya, Selasa (12/3/2013).
Dia menyampaikan, sebenarnya untuk anggaran bantuan kebencanaan tahun ini disiapkan namun dana itu berada di Pemkab. Selain itu, koordinator untuk bantuan tersebut juga bukan BPBD, melainkan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Untuk tahun ini, lanjut Bugimana, anggaran yang dikelola oleh BPBD hanya anggaran operasional kantor. Padahal, pada tahun lalu, dana siap pakai dikelola oleh BPBD sehingga ketika terjadi bencana, BPBD dengan cepat bisa menyalurkan bantuan.
"Entah kenapa, tahun ini dana itu dihilangkan," katanya.
Menurut dia, dana siap pakai di BPBD sangat diperlukan guna mengantisipasi terjadinya suatu bencana yang bisa terjadi kapan saja.
Karena itu, ia berharap, kedepan semua pihak bisa memperhatikan hal tersebut. Terlebih, BPBD adalah instansi baru yang perlu di dorong agar eksistensinya sebagai instansi yang bergerak dibidang kebencanaan juga terlihat.
Akibatnya, saat terjadi bencana, BPBD POlman tak bisa berbuat banyak selain mendata kerusakan dan korban.
“Mau bagaimana, kita tidak bisa berbuat banyak. Sebab, tahun ini, kami tidak ada anggaran untuk bantuan korban bencana,” ujar Kepala Seksi Logistik BPBD Polman, Bugimana kepada SINDO, saat ditemui di kantornya, Selasa (12/3/2013).
Dia menyampaikan, sebenarnya untuk anggaran bantuan kebencanaan tahun ini disiapkan namun dana itu berada di Pemkab. Selain itu, koordinator untuk bantuan tersebut juga bukan BPBD, melainkan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Untuk tahun ini, lanjut Bugimana, anggaran yang dikelola oleh BPBD hanya anggaran operasional kantor. Padahal, pada tahun lalu, dana siap pakai dikelola oleh BPBD sehingga ketika terjadi bencana, BPBD dengan cepat bisa menyalurkan bantuan.
"Entah kenapa, tahun ini dana itu dihilangkan," katanya.
Menurut dia, dana siap pakai di BPBD sangat diperlukan guna mengantisipasi terjadinya suatu bencana yang bisa terjadi kapan saja.
Karena itu, ia berharap, kedepan semua pihak bisa memperhatikan hal tersebut. Terlebih, BPBD adalah instansi baru yang perlu di dorong agar eksistensinya sebagai instansi yang bergerak dibidang kebencanaan juga terlihat.
(ysw)
