SBSI gruduk kantor Jokowi-Ahok
Kamis, 07 Maret 2013 - 12:18 WIB
SBSI gruduk kantor Jokowi-Ahok
A
A
A
Sindonews.com- Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992, dalam Kawasan Berikat Nusantara (KBN) wilayah Jakarta Utara, menggelar aksi demontrasi di depan kantor Gubernur DKI Jakarta.
Dalam aksinya, para pendemo meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, agar menghentikan perundingan Bipartit antara pemprov DKI, dengan para pengusaha yang dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab, terhadap penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi mereka.
"Kami datang kesini ingin Ahok menghentikan perundingan bipartite. Ini akal-akalan pengusaha aja," kata Thomas, Kordinator Aksi, di Balaikota DKI, Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Selain itu, para pendemo juga meminta kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), agar mencabut pernyataan terkait ikut campur terhadap keuangan serikat buruh, yang dianggap telah melampaui kewenangan pemerintah.
Seperti diberitakan sebelumnya, massa perwakilan buruh berhasil menemui Wakil Gubernur DKI untuk membicarakan penangguhan upah, yang dilakukan pihak perusahaan tempat mereka bekerja.
Menurut perwakilan buruh tersebut, karena terjadi penangguhan UMP dari pihak perusahaan, maka imbasnya ketentuan gaji sebesar Rp2,2 juta yang sudah di tetapkan Pemprov DKI, tidak dijalankan oleh perusahaan tersebut.
Dalam aksinya, para pendemo meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, agar menghentikan perundingan Bipartit antara pemprov DKI, dengan para pengusaha yang dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab, terhadap penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi mereka.
"Kami datang kesini ingin Ahok menghentikan perundingan bipartite. Ini akal-akalan pengusaha aja," kata Thomas, Kordinator Aksi, di Balaikota DKI, Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Selain itu, para pendemo juga meminta kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), agar mencabut pernyataan terkait ikut campur terhadap keuangan serikat buruh, yang dianggap telah melampaui kewenangan pemerintah.
Seperti diberitakan sebelumnya, massa perwakilan buruh berhasil menemui Wakil Gubernur DKI untuk membicarakan penangguhan upah, yang dilakukan pihak perusahaan tempat mereka bekerja.
Menurut perwakilan buruh tersebut, karena terjadi penangguhan UMP dari pihak perusahaan, maka imbasnya ketentuan gaji sebesar Rp2,2 juta yang sudah di tetapkan Pemprov DKI, tidak dijalankan oleh perusahaan tersebut.
(stb)
