KPK & PPATK dilibatkan lelang jabatan lurah
Senin, 04 Maret 2013 - 17:34 WIB
KPK & PPATK dilibatkan lelang jabatan lurah
A
A
A
Sindonews.com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melelang jabatan lurah dianggap tidak main-main. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan mensimulasikan dirinya menjadi calon lurah.
Menurut Ahok, dalam perekrutan lurah, dirinya akan berpura-pura menjadi calon lurah yang mendaftar pada panitia. Sedangkan untuk tim panitia sendiri, Pemprov DKI rencananya akan membentuk tim yang independen dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dijadikan pihak konsultan.
"Jadi nanti kalau Pak Gubernur enggak bisa, nanti (diwakili) saya. Mereka akan tes saya dulu. Jadi, seandainya saya jadi lurah, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu yang dicatat. Jadi, pak kalau saya jadi lurah maunya apa, saya sudah tahu," ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/3/2013).
Selain itu, cara yang dipakai dalam perekrutan calon lurah tersebut dianggap pas untuk menghindari adanya protes dari pihak yang pihak yang tidak terpilih. Baginya, dalam pemilihan tersebut ada landasan dasarnya dan aturan yang jelas.
"Supaya orang yang dapet dan enggak dapet enggak terjadi protes. Semua ada dasarnya," jelasnya.
Nantinya, para calon yang terpilih akan dievaluasi kinerjanya dengan komponen dan barometer yang sudah ditentukan sebelumnya oleh tim panitia.
"Nanti kalau mereka sudah terpilih, waktu mengevaluasi mereka ada komponen-komponen barometer yang jelas," imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, duet Jokowi-Ahok sebagai pemimpin Jakarta baru terlampau sering membuat gebrakan yang cukup menghebohkan warga Jakarta, diantaranya gebrakan lelang jabatan untuk posisi lurah dan camat.
Menurut Ahok, dalam perekrutan lurah, dirinya akan berpura-pura menjadi calon lurah yang mendaftar pada panitia. Sedangkan untuk tim panitia sendiri, Pemprov DKI rencananya akan membentuk tim yang independen dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dijadikan pihak konsultan.
"Jadi nanti kalau Pak Gubernur enggak bisa, nanti (diwakili) saya. Mereka akan tes saya dulu. Jadi, seandainya saya jadi lurah, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu yang dicatat. Jadi, pak kalau saya jadi lurah maunya apa, saya sudah tahu," ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/3/2013).
Selain itu, cara yang dipakai dalam perekrutan calon lurah tersebut dianggap pas untuk menghindari adanya protes dari pihak yang pihak yang tidak terpilih. Baginya, dalam pemilihan tersebut ada landasan dasarnya dan aturan yang jelas.
"Supaya orang yang dapet dan enggak dapet enggak terjadi protes. Semua ada dasarnya," jelasnya.
Nantinya, para calon yang terpilih akan dievaluasi kinerjanya dengan komponen dan barometer yang sudah ditentukan sebelumnya oleh tim panitia.
"Nanti kalau mereka sudah terpilih, waktu mengevaluasi mereka ada komponen-komponen barometer yang jelas," imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, duet Jokowi-Ahok sebagai pemimpin Jakarta baru terlampau sering membuat gebrakan yang cukup menghebohkan warga Jakarta, diantaranya gebrakan lelang jabatan untuk posisi lurah dan camat.
(san)
