Bupati Kulonprogo ogah intervensi ULP
A
A
A
Sindonews.com – Setelah melantik 23 tenaga Unit Layanan Pengadaan (ULP), Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo memastikan tidak akan mengintervensi kinerja ULP dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Menurut Hasto intervensi terhadap ULP justru akan mengambat kinerja Pokja tersebut. Sebab, ULP akan berada dalam posisi dilematis antara meloloskan permintaan atau tidak.
“Seandainya nanti ada beberapa penyedia barang atau jasa yang mengatasnamakan bupati maupun wakil, keluarga dan sahabat, maka pengelola ULP segera crosscek,” kata Hasto, di kantornya, Kamis (28/2/2013).
Kepala Kejaksaan Negeri Wates Rahman Dwi Saputra mengatakan, menjadi petugas ULP bukan perkara mudah. Sebab, satu kaki berada di pembangunan dalam arti diberi tugas untuk mewujudkan pembangunan. Tapi di sisi lain apabila menyimpang maka berada di ranah hukum.
“Ini bukan untuk menakuti, tetapi andai sukses akan bertambah nilai pembangunan di Kulonprogo. Namun apabila menyimpang, mengingkari pakta integritas maka dampaknya luar biasa, nilai proyek yang seharusnya terealisasi akan berkurang,” kata Rahman.
Menurut Hasto intervensi terhadap ULP justru akan mengambat kinerja Pokja tersebut. Sebab, ULP akan berada dalam posisi dilematis antara meloloskan permintaan atau tidak.
“Seandainya nanti ada beberapa penyedia barang atau jasa yang mengatasnamakan bupati maupun wakil, keluarga dan sahabat, maka pengelola ULP segera crosscek,” kata Hasto, di kantornya, Kamis (28/2/2013).
Kepala Kejaksaan Negeri Wates Rahman Dwi Saputra mengatakan, menjadi petugas ULP bukan perkara mudah. Sebab, satu kaki berada di pembangunan dalam arti diberi tugas untuk mewujudkan pembangunan. Tapi di sisi lain apabila menyimpang maka berada di ranah hukum.
“Ini bukan untuk menakuti, tetapi andai sukses akan bertambah nilai pembangunan di Kulonprogo. Namun apabila menyimpang, mengingkari pakta integritas maka dampaknya luar biasa, nilai proyek yang seharusnya terealisasi akan berkurang,” kata Rahman.
(ysw)