Sektor pendidikan serap APBD 2013 lebih dari Rp12 T
Selasa, 26 Februari 2013 - 18:12 WIB
Sektor pendidikan serap APBD 2013 lebih dari Rp12 T
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan biaya anggaran untuk belanja daerah disektor pendidikan Rp12 triliun lebih. Anggaran itu juga mencangkup gaji guru honorer.
"Pendidikan dapat anggaran Rp12 triliun lebih, karena banyak PR yang harus dikerjakan," ujar Kepala Suku Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/2/2013).
Ditambahkan dia, anggaran disektor pendidikan itu nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur sekolah, menambah fasilitas penunjang pendidikan, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan gaji guru.
Menurutnya, di Jakarta ada sekian guru yang langsung ditangani Pemprov DKI. Antara lain, guru berstatus PNS, guru honorer, guru tetap, guru bantu, dan ditambah guru agama dari departemen agama.
Pemprov DKI juga akan mempermudah persyaratan pendaftaran bagi keluarga tidak mampu untuk memperoleh pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai menengah atas (SMA) dengan mengikuti program KJP dengan persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Kartu Keluarga (KK).
"Cukup membawa SKTM sama KK saja," imbuhnya.
"Pendidikan dapat anggaran Rp12 triliun lebih, karena banyak PR yang harus dikerjakan," ujar Kepala Suku Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/2/2013).
Ditambahkan dia, anggaran disektor pendidikan itu nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur sekolah, menambah fasilitas penunjang pendidikan, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan gaji guru.
Menurutnya, di Jakarta ada sekian guru yang langsung ditangani Pemprov DKI. Antara lain, guru berstatus PNS, guru honorer, guru tetap, guru bantu, dan ditambah guru agama dari departemen agama.
Pemprov DKI juga akan mempermudah persyaratan pendaftaran bagi keluarga tidak mampu untuk memperoleh pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai menengah atas (SMA) dengan mengikuti program KJP dengan persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Kartu Keluarga (KK).
"Cukup membawa SKTM sama KK saja," imbuhnya.
(san)
